[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd9bd649-0b70-412c-986b-8dceffbca614","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2003","number","21","year","2003","published_date","2003-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Retribusi Izin Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemanfaatan lahan perkotaan
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2003/No. 47 Seri. C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan di bidang perubahan pemanfaatan lahan perkotaan, dipandang perlu mengatur dan menetapkan retribusi dibidang perubahan pemanfaatan lahan perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Perubahan Pemanfaatan Lahan; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987; \n Peraturan Daerah inin mengatur tentang retribusi izin perubahan pemanfaatan lahan perkotaan. Hal-hal yang diatur antara lain nama obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah dan tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran retribusi, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana bagi yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini. Uraian lebih lanjut tersapat dalam Penjelasan atas peraturan ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2003. \n Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 dicabut \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengaturan Perubahan Pemanfaatan Lahan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan di Kabupaten Klaten. Latar belakangnya adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan di bidang perubahan pemanfaatan lahan perkotaan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ketentuan Substansial:

Retribusi dipungut atas pemberian izin perubahan pemanfaatan lahan perkotaan. Obyek retribusi adalah jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam pelayanan izin perubahan pemanfaatan lahan perkotaan. Subyek retribusi adalah orang/pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin tersebut. Retribusi ini digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Indek Perubahan Pemanfaatan Lahan, Harga Lahan, dan Luas Lahan. Tarif retribusi dihitung dengan rumus: Retribusi = Indek Perubahan Pemanfaatan Lahan x Harga Lahan Setelah Perubahan x Luas Lahan. Keringanan atau tambahan biaya dapat diberikan berdasarkan lokasi perubahan (kawasan pengembangan atau kawasan yang tidak dikehendaki).

Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan dan dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi Izin Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pemanfaatan Lahan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KLATEN REGENCY

Number: 47
Series: C
Year 2003

Number : 47
REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 21 OF 2003
CONCERNING
LOCAL FEE FOR PERMIT OF CHANGES
URBAN LAND UTILIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd9bd649-0b70-412c-986b-8dceffbca614","actionData","errors"]