[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd99f9f9-cc32-4f50-8a23-4878f4826bb5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2018 tentang PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2018","number","8","year","2018","published_date","2018-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Paser","place_of_enactment","Tanah Grogot","theme","PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PUSAT PERBELANJAAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2018 NO.08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian \r\nkhususnya dibidang perdagangan di Kabupaten Paser, \r\nusaha di sektor perdagangan yang lebih maju seperti pusat \r\nperbelanjaan dan toko Swalayan mulai bermunculan untuk \r\nmemenuhi kebutuhan masyarakat; \r\nb. bahwa seiring dengan pertumbuhan pusat perbelanjaan \r\ndan toko swalayan perlu memperhatikan keberadaan pasar \r\nrakyat dan toko rakyat yang ada saat ini guna menciptakan \r\niklim persaingan usaha yang sehat; \r\nc. bahwa dalam rangka menjamin kepastian usaha dan tertib \r\nusaha bagi pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko\r\nswalayan serta perlindungan bagi kelangsungan pasar \r\nrakyat dan toko rakyat diperlukan suatu pengaturan\r\nsebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Pengendalian Pusat Perbelanjaan \r\ndan Toko Swalayan; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015 \n Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau \r\nbeberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, \r\nyang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri \r\nuntuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Toko Swalayan adalah bangunan gedung dengan sistem pelayanan \r\nmandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk \r\nMinimarket, Supermarket, Department Store, Hypermaket ataupun grosir \r\nyang berbentuk perkulakan. Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dilaksanakan berdasarkan asas: \r\na. keadilan; \r\nb. keamanan berusaha; \r\nc. kemandirian; \r\nd. kemitraan; \r\ne. ketertiban dan kepastian hukum; \r\nf. kemanfaatan; \r\ng. berwawasan Iingkungan; dan \r\nh. persaingan usaha yang sehat. \r\nSetiap kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki izin usaha. Izin usahanya meliputi: \r\na. IUPPT untuk Pasar Rakyat; \r\nb. IUPP untuk pertokoan, Mall, Plaza dan pusat perdagangan; atau \r\nc. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, \r\nHypermarket dan perkulakan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018. \n Mengatur PERBUP tentang prosedur dan tata cara penerbitan IUPPT dan IUTM\r\nMengatur PERBUP tentang tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif\r\n \n 14 hlm. 4 lamp. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengendalian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Paser. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada pasar rakyat, memberdayakan pasar rakyat agar mampu berkembang dan bersaing, mengatur keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar bersaing secara sehat, meningkatkan pemberdayaan produk lokal, menjamin kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta mewujudkan sinergi antara keduanya. Peraturan ini mencakup jenis pusat perbelanjaan dan toko swalayan, perizinan usaha (IUPPT, IUPP, IUTM), persyaratan perizinan (termasuk analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat), masa berlaku izin, ketentuan operasional (jam kerja, jarak lokasi, sistem penjualan), kemitraan antara pusat perbelanjaan/toko swalayan dengan UMKM lokal, kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal, pembinaan dan pengawasan oleh Bupati, serta kewajiban dan larangan bagi penyelenggara usaha.","transitional_provisions","1. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin usaha wajib mengajukan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.\n2. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang jaraknya tidak sesuai dengan ketentuan wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.","sanctions","1. Penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa: teguran; peringatan tertulis; penutupan sementara sarana tempat usaha; atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASER
THE PROVINCE OF EAST KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF PASER REGENCY
NUMBER 8 OF 2018
on
CONTROLLING SHOPPING CENTERS AND MODERN RETAIL STORES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASER,

Whereas :

that with the increasing economic growth, especially in the trade sector in Paser Regency, businesses in the more advanced trade sector such as shopping centers and modern retail stores have begun to emerge to meet the needs of the community;
that along with the growth of shopping centers and modern retail stores, it is necessary to pay attention to the existence of traditional markets and people's shops that exist today in order to create a healthy business competition climate;
that in order to guarantee business certainty and orderly business for shopping center and modern retail store business actors and protection for the continuity of traditional markets and people's shops, a regulation is needed as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd99f9f9-cc32-4f50-8a23-4878f4826bb5","actionData","errors"]