[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd91af88-e655-4a13-9cc8-0eec82da050c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak","short_title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2012","number","36","year","2012","published_date","2012-11-29","effective_date","2012-12-13","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","544e2b02-5678-4629-bdb7-574716f0c1b1","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pertahanan","short_name","Permenhan","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Kementerian Pertahanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 36, BN.2012/No.1247, peraturan.go.id : 27 hlm.
Peraturan Menteri Pertahanan TENTANG Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/22/M/XII/2006 tentang Pedoman Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/22/M/XII/2006 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri bahan peledak dan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman dan tata cara perizinan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian industri bahan peledak agar tercapai satu pengertian dan tindakan dalam pengelolaan industri bahan peledak.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah terkait perizinan industri bahan peledak. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi produksi, impor, ekspor, pergudangan, dan jasa peledakan. Badan usaha yang terlibat harus berbadan hukum Indonesia dan memenuhi persyaratan perizinan yang ketat, termasuk kepemilikan lahan, jaminan modal, dan tenaga ahli yang kompeten. Peraturan ini juga menekankan pentingnya integritas moral dan kepentingan negara dalam kegiatan industri bahan peledak.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, badan usaha bahan peledak yang telah mendapatkan izin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/22/M/XII/2006, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. 2. Apabila izin sebagai badan usaha bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis masa berlakunya, maka badan usaha bahan peledak yang akan mengajukan perpanjangan izin, diberlakukan Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Badan usaha bahan peledak yang karena kelalaiannya atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dinyatakan melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi administratif. 2. Sanksi administratif dimulai dari peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua sampai dengan pencabutan izin.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/22/M/XII/2006 tentang Pedoman Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial","link","","revoked_by",[103],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"Permenhan No. 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak","https://peraturan.bpk.go.id/Details/178288/permenhan-no-5-tahun-2016","787e660e-5b73-471c-9deb-9777b112241b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1247, 2012
MINISTRY OF DEFENSE. Explosive Material Industry.
Guidelines. Procedures.

REGULATION OF THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 36 OF 2012
CONCERNING
GUIDELINES AND PROCEDURES FOR LICENSING, DEVELOPMENT, EXPANSION,
SUPERVISION, AND CONTROL OF THE EXPLOSIVE MATERIAL INDUSTRY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the Regulation of the Minister of Defense Number:
PER/22/M/XII/2006 dated December 19, 2006
concerning Guidelines for the Arrangement, Development and
Expansion of Commercial Explosive Material Business Entities
as an implementation of Presidential Decree Number
125 of 1999 concerning Explosive Materials, is no longer
in accordance with the development of the needs of the explosive
material industry and laws and regulations,
so it needs to be replaced;
that based on the considerations as
referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd91af88-e655-4a13-9cc8-0eec82da050c","actionData","errors"]