[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd8d2bf2-431e-41b8-bef5-127e4af699aa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022","number","10","year","2022","published_date","2022-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur","place_of_enactment","Samarinda","theme","Pemajuan Kebudayaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kebudayaan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2022/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemajuan Kebudayaan
ABSTRAK:	\n \n Kebudayaan Kalimantan Timur mempunyai nilai yang tinggi dan luhur yang dilahirkan oleh leluhur dan tetap dilaksanakan oleh generasi penerus, perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina. Pemajuan kebudayaan Kalimantan Timur merupakan antisipasi terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global yang berdampak pada kebudayaan Kalimantan Timur dan pengembangannya. Ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk merumuskan dan menetapkan Kebijakan Pemajuan Kebudayaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan. \r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 5 Tahun 2017; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 87 Tahun 2021; Perpres No.16 Tahun 2018; Perpres No. 114 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018 \n Ketentuan Umum; Objek Pemajuan Kebudayaan; Pemajuan; Tugas dan Wewenang; Sistem Pengelolaan Data, Standarisasi, dan Sertifikasi; Lembaga Kebudayaan; Ekosistem Kebudayaan; Apresiasi Budaya; Penghargaan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Sanksi; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022. \n 17 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menguatkan karakter dan jati diri masyarakat, melindungi nilai-nilai Kebudayaan, mengembangkan Kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah terhadap peradaban dunia, membina Kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat, dan lembaga, mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan, dan meningkatkan apresiasi budaya dan penghargaan kepada pelaku Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan ini mengatur mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan dengan menjadikan Kebudayaan sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama, serta sopan santun dalam perilaku, kekaryaan, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat. Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin kebebasan berekspresi, menjamin pelindungan atas ekspresi budaya, melaksanakan Pemajuan Kebudayaan, memelihara kebhinekaan, mengembangkan penelitian bidang Kebudayaan, mengelola informasi di bidang Kebudayaan, menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan, menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan, membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan, mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan, dan menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan. Pemerintah Daerah berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pemerintah Daerah membangun sistem pengelolaan data Pemajuan Kebudayaan berbasis teknologi digital. Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Kebudayaan seperti Dewan Kebudayaan Daerah dan Dewan Kesenian Daerah. Ekosistem Kebudayaan terbentuk melalui proses warisan, proses kreatif, inovatif, dan temuan baru. Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan Kebudayaan. Pendanaan Pemajuan Kepemudaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (5) dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF EAST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 10 OF 2022
CONCERNING
THE ADVANCEMENT OF CULTURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

Considering:

that the culture of East Kalimantan has high and noble values born by ancestors and still implemented by the succeeding generations, it is necessary to be protected, developed, utilized, and fostered;
that the advancement of culture of East Kalimantan is an anticipation of the dynamics of societal changes that are local, national and global in nature which have an impact on the culture of East Kalimantan and its development;
that based on the provisions of Article 15 letter a of Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture, the Regional Government has the authority to stipulate and implement policies to formulate and establish a Policy for the Advancement of Culture;
that based on the considerations as referred to in letters

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd8d2bf2-431e-41b8-bef5-127e4af699aa","actionData","errors"]