[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd8cad36-de1e-44b1-af02-d0cda1770482","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-05-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton","place_of_enactment","Pasarwajo","theme","Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDAFTARAN-PERUSAHAAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. Tahun 2018 No. 137
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu disusun suatu pedoman penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sesuai kewenangan daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan prima kepada dunia usaha bidang perdagangan daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2008; Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2017; Permendag No. 77/M-DAG/PER/12/2013 sebagaimana telag diubah dengan Permendag No.14/M-DAG/PER/3/2016; Perda Butin No.1 Tahun 2015; Perda Buton No. 3 Tahun 2015; Perda Buton No. 2 Tahun 2016 \n Dalam perda ini diatur tentang perusahaan yang wajib melakukan pendaftaran, pengecualian, kewenangan tugas dan tanggung jawab pelaporan, tata cara pendaftaran perusahaan, pelayanan informasi perusahaan, serta pengawasan dan penyidikan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha di bidang perdagangan di daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban pendaftaran perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Buton, termasuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL).
Pengecualian kewajiban pendaftaran bagi perusahaan negara berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN), perusahaan kecil perorangan, dan usaha atau kegiatan di luar bidang perekonomian yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
Pelimpahan wewenang penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Bupati kepada Kepala Dinas yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Tata cara pendaftaran perusahaan baru, pembaharuan, perubahan data, pembatalan, dan penghapusan dari daftar perusahaan.
Kewajiban perusahaan untuk melaporkan perubahan data perusahaan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP).
Prosedur pengajuan keberatan oleh pihak ketiga atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP).

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban subjek hukum terkait pendaftaran perusahaan, termasuk kewajiban memiliki TDP dan melaporkan perubahan data. Peraturan ini juga mengatur persyaratan khusus bagi badan hukum, seperti kewajiban pendaftaran.

","transitional_provisions","1. Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, TDPnya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pendaftaran atau pembaharuan TDP dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3), Pasal 9 ayat (13), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 1982.\n2. Perusahaan yang memenuhi ketentuan Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai Pasal 33 UU Nomor 3 Tahun 1982.\n3. Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (13), Pasal 11, Pasal 15 ayat (2), (3), atau (4) dikenakan sanksi sesuai Pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 1982.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BUTON
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BUTON REGENCY
NUMBER 5 OF 2018
ON
IMPLEMENTATION OF COMPANY REGISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUTON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to create a conducive business climate to encourage increased investment, it is necessary to develop guidelines for the implementation of Company Registration in accordance with regional authority as an effort to improve excellent service to the business world in the field of trade in the region;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation on the Implementation of Company Registration;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 29 of 1959 on the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd8cad36-de1e-44b1-af02-d0cda1770482","actionData","errors"]