[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd8304fd-f9e0-4454-98a3-ad3147df30ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-04-27","effective_date","2016-05-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cirebon","place_of_enactment","Sumber","theme","Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan
2016
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.106/NO.7 SERI E.2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing untuk melaksanakan pembangunan kesehatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana kesehatan adalah merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan melalui kewenangan konkuren oleh Pemerintah Daerah sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. \n UU No 14 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1984; UU No 5 Tahun 1997; UU No 8 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2001; UU No 18 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2002; UU No 29 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 35 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 24 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; UU No 18 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2014; UU No 38 Tahun 2014; PP No 40 Tahun 1991; PP No 72 Tahun 1998; PP No 51 Tahun 2009; PP No 7 Tahun 2011; PP No 33 Tahun 2012; PP No 96 Tahun 2012; PP No 101 Tahun 2012; PP No 46 Tahun 2014; PP No 61 Tahun 2014; PP No 66 Tahun 2014; PP No 103 Tahun 2014; PERPRES No 72 Tahun 2012; PERPRES No 12 Tahun 2013; PERMENKES No 1109/MENKES/PER/IX/ 2007; PERMENKES No 741/MENKES/PER/ VII/2008; PERMENKES No 269/MENKES/PER/III/2008; PERMENKES No 290/MENKES/PER/III/2008; PERMENKES No 307/MENKES/PER/2009; PERMENKES No 41l /MENKES/ PER/III /2010; PERMENKES No 1501/MENKES/PER/X/2010; PERMENKES No 1438/MENKES/ PER/1X/ 2010; PERMENKES No 1787/MENKES/PER/XII/ 2010; PERMENKES No HK.02.02/MENKES./068 /I/2010; PERMENKES No 003/MENKES/PER/I /2010; PERMENKES No 1464/MENKES/PER/X/2010; PERMENKES No 755/MENKES/PER/IV/ 2011; PERMENKES No 889/MENKES/ PER/V/2011; PERMENKES No 1961/MENKES/PER/VIII/2011; PERMENKES No 2052/MENKES/PER/X/ 2011; PERMENKES No 1 Tahun 2012; PERMENKES No 6 Tahun 2012; PERMENKES No 7 Tahun 2012; PERMENKES No 36 Tahun 2012; PERMENKES No 37 Tahun 2012; PERMENKES No 58 Tahun 2012; PERMENKES No 17 Tahun 2013; PERMENKES No 19 Tahun 2013; PERMENKES No 21 Tahun 2013; PERMENKES No 26 Tahun 2013; PERMENKES No 31 Tahun 2013; PERMENKES No 42 Tahun 2013; PERMENKES No 46 Tahun 2013; PERMENKES No 55 Tahun 2013; PERMENKES No; 65 Tahun 2013 PERMENKES No 69 Tahun 2013; PERMENKES No 71 Tahun 2013; PERMENKES No 78 Tahun 2013; PERMENKES No 3 Tahun 2014; PERMENKES No 5 Tahun 2014; PERMENKES No 9 Tahun 2014; PERMENKES No 24 Tahun 2014; PERMENKES No 28 Tahun 2014; PERMENKES No 30 Tahun 2014; PERMENKES No 35 Tahun 2014; PERMENKES No 56 Tahun 2014; PERMENKES No 59 Tahun 2014; PERMENKES No 58 Tahun 2014; PERMENKES No 75 Tahun 2014; PERMENKES No 92 Tahun 2014; PERMENKES No 13 Tahun 2015; PERMENKES No 42 Tahun 2015; PERMENKES No 46 Tahun 2015; PERMENKES No 65 Tahun 2015; PERGUB Jawa Barat No 64 Tahun 2013 PERDA Kabupaten Cirebon No 3 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Cirebon No 4 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n\r\nPenyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan sistematika berikut :\r\n\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tAsas Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan\r\n3.\tMaksud, Tujuan dan Sasaran\r\n4.\tHak Dan Kewajiban Masyarakat\r\n5.\tTanggung Jawab\r\n6.\tKewenangan\r\n7.\tRuang Lingkup\r\n8.\tSistem Kesehatan Kabupaten Cirebon\r\n9.\tKoordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan\r\n10.\tSanksi dan Administrasi\r\n11.\tPembinaan, Pengawasan dan Pengendallan\r\n12.\tKetentuan Peralihan\r\n13.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2016. \n Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 40 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon, meliputi:

Sistem Kesehatan Daerah: Mencakup upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, fasilitas kesehatan dan alat kesehatan, sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan, manajemen dan informasi kesehatan, serta pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat.
Upaya Kesehatan: Penyelenggaraan upaya kesehatan yang terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sistem rujukan kesehatan diatur secara berjenjang.
Pembiayaan Kesehatan: Tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Alokasi anggaran kesehatan dalam APBD minimal 10% di luar gaji, dengan prioritas untuk pelayanan publik.
Sumber Daya Kesehatan: Perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.
Fasilitas Kesehatan: Pengaturan mengenai jenis pelayanan (perseorangan dan masyarakat), tingkatan fasilitas kesehatan (tingkat pertama, kedua, dan ketiga), serta perizinan dan pengelolaan fasilitas kesehatan.
Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah: Pengaturan mengenai pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan jaringannya, Labkesda, dan Labkesling.
Pelayanan Kesehatan oleh Swasta: Prinsip pelayanan kesehatan swasta, jenis pelayanan kesehatan swasta, serta perizinan dan surat terdaftar.
Perbekalan Kesehatan: Perencanaan kebutuhan perbekalan kesehatan, jaminan ketersediaan dan keterjangkauan obat, alat kesehatan, reagensia, dan vaksin.
Manajemen dan Informasi Kesehatan: Pengelolaan kesehatan yang mengacu pada Sistem Kesehatan Kabupaten Cirebon, serta sistem informasi kesehatan yang terpadu dan berjenjang.
Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan potensi sumber daya dan kemandirian dalam pelayanan kesehatan.

","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan ketentuan yang baru.\n2. Setiap tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan asing yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan di Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetapi belum melakukan registrasi dan/atau memiliki izin, rekomendasi, lisensi, sertifikasi dan akreditasi, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","1. Penyelenggara kesehatan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai ketentuan, berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan, pembekuan kegiatan, ganti rugi/denda, dan/atau pencabutan izin/rekomendasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CIREBON REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2016 SERIES E.2

REGIONAL REGULATION OF CIREBON REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2016
CONCERNING
ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIREBON,

\n\n \n \n

Considering:

that health is a human right and
is one element of welfare that must be
realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation
based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic
of Indonesia;
that every activity in an effort to maintain and
improve the highest possible degree of public health is
carried out based on the principles of non-discrimination,
participatory, and sustainable in order to form
Indonesian human resources, as well as increase resilience
and competitiveness to carry out health development
and realize the welfare of the community in the Region;
that based on the provisions of Article 12 paragraph (1) letter b of
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd8304fd-f9e0-4454-98a3-ad3147df30ac","actionData","errors"]