[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd7a0161-37e4-4d0b-9e48-9df95f72d812","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-03-21","effective_date","2012-04-13","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 5, BN.2012/No.414, jdih.kpu.go.id : 16 hlm.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2012. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mengatur tentang tata cara penyelesaian kerugian negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya, dan pihak ketiga. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menindaklanjuti kerugian negara di lingkungan KPU.

Peraturan ini mengatur pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. TPKN bertugas membantu Sekretaris Jenderal KPU dalam menangani penyelesaian kerugian negara. Tugas TPKN meliputi verifikasi, klasifikasi, pengumpulan bukti, penetapan pihak yang bertanggung jawab, perhitungan besaran kerugian negara, penilaian harta kekayaan sebagai jaminan, pengusulan penetapan atau penghapusan ganti kerugian, penyelesaian TP/TGR secara damai atau paksa, penelitian kembali keberatan, penelitian pola kerugian, dan penatausahaan laporan.

Peraturan ini juga mengatur tahapan penyelesaian kerugian negara, yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP) bagi bendahara dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bagi pegawai bukan bendahara, pejabat lain, dan pihak ketiga. Tahapan TGR meliputi pengungkapan informasi awal, verifikasi kerugian, pembuktian kerugian, rekomendasi pembebanan sementara, penyelesaian TGR, penagihan dan penyetoran, serta penatausahaan dan akuntansi.

Inspektorat KPU bertugas menghimpun informasi indikasi kerugian negara dan melaporkannya kepada Sekretaris Jenderal KPU. TPKN kemudian melakukan verifikasi, klarifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbuatan melanggar hukum, besaran kerugian, dan pihak yang bertanggung jawab. Penyelesaian TGR dapat dilakukan secara damai melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau secara paksa melalui Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Jika penyelesaian secara paksa tidak berhasil, penyelesaian dilakukan melalui proses piutang negara.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan KPU No. 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/276941/peraturan-kpu-no-1-tahun-2024","4a6ecad9-8701-4f8a-9952-8e2adee88e99","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION COMMISSION
REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION
NUMBER 05 OF 2012
CONCERNING
PROCEDURES FOR SETTLEMENT OF STATE LOSSES WITHIN THE GENERAL ELECTION COMMISSION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in an effort to settle State losses within the General Election Commission as a result of negligence and unlawful acts committed by treasurers, non-Treasurer employees, other officials and third parties, it is necessary to establish a General Election Commission Regulation regarding Procedures for Settlement of State Losses within the General Election Commission \n \n
In view of:	\n \n Law Number 17 of 2003 concerning State Finances (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 47, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4286); \n Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd7a0161-37e4-4d0b-9e48-9df95f72d812","actionData","errors"]