[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd6c1cf1-81ee-474c-9bca-a8815c123d1b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-02-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","place_of_enactment","Makassar","theme","Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan-hidup
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.3, TLD NO.276
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan\r\nsalah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia\r\nsebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu terus dijaga\r\nkualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan\r\nberkelanjutan.\r\npembangunan di segala bidang di Provinsi Sulawesi\r\nSelatan berpotensi terhadap penurunan kualitas lingkungan\r\nhidup, sehingga perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,\r\npemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum merupakan\r\nkomponen penting dalam pelaksanaan perlindungan dan\r\npengelolaan lingkungan hidup.\r\nuntuk memberikan kepastian hukum dalam\r\npelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang\r\npembangunan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan,\r\nperlu diberikan landasan yang kuat tentang perlindungan dan\r\npengelolaan lingkungan hidup dalam suatu Peraturan Daerah.\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945.\r\nUndang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan\r\nDaerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah.\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah.\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan\r\nMineral Dan Batubara.\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan\r\nDan Pengelolaan Lingkungan Hidup.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota .\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang\r\nOrganisasi Perangkat Daerah.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin\r\nLingkungan.\r\nPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun\r\n2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi\r\nKewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .\r\nPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun\r\n2010 tentang Pelayanan Publik . \n PERLINDUNGAN DAN\r\nPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 102 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi wilayah provinsi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk perencanaan melalui inventarisasi lingkungan hidup dan penyusunan RPPLH Provinsi, yang menjadi dasar penyusunan RPJPP dan RPJMP. Pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada RPPLH Provinsi atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan terhadap media lingkungan hidup dan ekosistem, mencakup pengendalian pencemaran air, udara, laut, dan tanah, serta pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, karst, dan hutan di luar kawasan hutan. Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi pemeliharaan kualitas air, udara, laut, tanah, serta ekosistem-ekosistem yang ada. Peraturan ini juga mengatur hak, kewajiban, dan larangan terkait lingkungan hidup, serta kerja sama dan kemitraan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dikembangkan untuk publikasi informasi lingkungan yang terpadu dan terkoordinasi. Perizinan lingkungan diatur untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. Pembinaan dilakukan kepada pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat. Pengawasan dilakukan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Sanksi administratif dikenakan bagi pelanggaran ketentuan, dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), ayat (3), Pasal 52 ayat (1), ayat (2), Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), Pasal 82 ayat (1), Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 120 huruf b, huruf c dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH, atau pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 121 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf g diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 55 ayat (2), Pasal 63 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 121 huruf a, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j atau huruf k dipidana dengan pidana dan denda sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF SOUTH SULAWESI PROVINCE
NUMBER 3 OF 2014
CONCERNING
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI,

Considering:

that a good and healthy environment is
one of the fundamental rights possessed by every human being
as mandated in the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia, it is necessary to continuously maintain
its quality so that it can continue to support sustainable
development;
that development in all sectors in South Sulawesi
Province has the potential to reduce the quality of the
environment, so planning, utilization, control,
maintenance, supervision and law enforcement are
important components in the implementation of environmental protection and
management;
that to provide legal certainty in
preserving the environmental function in supporting
sustainable development in South Sulawesi Province,
it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd6c1cf1-81ee-474c-9bca-a8815c123d1b","actionData","errors"]