[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd66bfa7-7518-438a-89d0-149eed97a38c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang PT Kalwedo Kidabela","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-07-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat","place_of_enactment","Saumlaki","theme","PT Kalwedo Kidabela","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PT. KALWEDO KIDABELA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2012/NO. 4, TLD NO.121, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 15 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PT Kalwedo Kidabela
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah, perlu adanya Badan Usaha Milik Daerah yang mampu untuk mendukung perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan. Ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karena itu dalam pengelolahannya harus dilakukan secara profesional dan serius agar memperoleh hasil yang baik. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daearah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA. \n Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2012. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Perseroan Terbatas (PT) Kalwedo Kidabela sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pembentukan PT ini bertujuan untuk mengembangkan usaha di bidang-bidang yang sesuai dengan kondisi daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian daerah, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. PT Kalwedo Kidabela akan melakukan kegiatan usaha di bidang industri dan perdagangan, pekerjaan umum (pembangunan), kesehatan, kepariwisataan, dan usaha-usaha lain yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Modal dasar PT Kalwedo Kidabela ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 99% oleh Pemerintah Daerah dan 1% oleh Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat. RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan. Direksi menjalankan pengurusan perseroan, dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi.

Direksi diangkat oleh Kepala Daerah melalui uji kepatutan. Dewan Komisaris diawasi oleh RUPS. Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Komisaris. Perseroan wajib menyisihkan laba bersih untuk cadangan. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan privatisasi Perusahan ditetapkan oleh RUPS.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST SOUTHEAST MALUKU
NUMBER 04 YEAR 2012
ΤΕΝΤΑNG
PT. KALWEDO KIDABELA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST SOUTHEAST MALUKU,

\n\n \n \n

Menimbang :

Considering / Whereas to implement the provisions of Article 177 of Law Number 32 of 2004 on Regional Government and in order to improve the regional economy and original local revenue, it is necessary to have a Regional Owned Enterprise that is capable of supporting the economy to improve welfare;
Considering / Whereas the provisions of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution affirms that the Earth and water and natural resources contained therein are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people, therefore in its management it must be done professionally and seriously in order to obtain good results;
Considering / Whereas based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd66bfa7-7518-438a-89d0-149eed97a38c","actionData","errors"]