[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd5ede50-23dd-4b7b-a512-a4f7e142cb55","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomro 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017","number","3","year","2017","published_date","2017-04-05","effective_date","2017-04-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Magelang","place_of_enactment","Magelang","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomro 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI JASA UMUM
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2017/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomro 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dipungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka penggantian biaya cetak KTP dan Akta catatan sipil tidak dipungut retribusi serta dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, maka ketentuan yang mengatur tentang rertibusi pelayanan kesehatan perlu disesuaikan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; \n Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 45, Pasal 46; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2017. \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dengan menghapus retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta catatan sipil, serta menyesuaikan ketentuan retribusi pelayanan kesehatan setelah ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Perubahan meliputi definisi beberapa istilah dalam Pasal 1, penghapusan beberapa angka dalam Pasal 1, penghapusan huruf c pada Pasal 3 ayat (2), perubahan pada Pasal 7 terkait Retribusi Pelayanan Kesehatan, perubahan pada Pasal 8 ayat (1) terkait Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan, penghapusan beberapa ayat dan perubahan ayat lainnya pada Pasal 10 terkait tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, penghapusan BAB VII, perubahan pada Pasal 45 dan 46 terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, serta perubahan dan penghapusan beberapa Lampiran.

Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kondisi terkini di Kota Magelang.

","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MAGELANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

MAGELANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 3 OF 2017
REGARDING
AMENDMENT TO MAGELANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 17 OF 2011 CONCERNING GENERAL SERVICE FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAGELANG,

Considering:

that services provided or rendered by the Regional Government of Magelang City for the purpose of public interest and benefit and can be enjoyed by individuals or entities are subject to fees based on Magelang City Regional Regulation Number 17 of 2011 concerning General Service Fees;
that in order to improve the effectiveness of population administration services to the public in accordance with statutory provisions, the replacement of KTP (Identity Card) printing costs and civil registry deeds are not subject to fees;
that with the establishment of the Community Health Center in Magelang City as a Regional Public Service Agency that implements the BLUD (Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd5ede50-23dd-4b7b-a512-a4f7e142cb55","actionData","errors"]