[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd54ea9a-6a09-45c7-99c9-5a434df3f4c2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun No. 3 Tahun 2011","number","3","year","2011","published_date","2011-04-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Madiun","place_of_enactment","Madiun","theme","Pajak Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kota Madiun Tahun 2011 No 2 TLD No 2 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Air Tanah\r\n
ABSTRAK:	\n \n berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak Pemerintah Provinsi dengan nama Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah, telah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah \n UU No 16 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1981, UU No 19 Tahun 1997, UU No 14 Tahun 2002, UU No 7 tahun 2004, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, PP No 49 Tahun 1982, PP No 135 Tahun 2000, PP No 58 Tahun 2005, PP No 42 Tahun 2008, PP No 43 Tahun 2008 PP No 69 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda Kota Madiujn No 4 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 6 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 2 Tahun 2009 \n pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 27 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);\n\n2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Air Tanah di Kota Madiun. Latar belakangnya adalah pengalihan kewenangan pemungutan Pajak Air Tanah dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah
Perizinan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Air Tanah
Wilayah Pemungutan Pajak Air Tanah
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
Tata Cara Pemungutan Pajak, meliputi: Tata Cara Penetapan, Surat Tagihan Pajak, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan, Keberatan dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Kedaluwarsa Penagihan Pajak
Pembukuan dan Pemeriksaan
Insentif Pemungutan
Ketentuan Khusus
Penyidikan
Ketentuan Pidana

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah harus mendapatkan izin dari Walikota.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis sumber air, lokasi, tujuan pengambilan, volume, kualitas, dan tingkat kerusakan lingkungan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20%.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan perizinan (Pasal 5) dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n2. Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD dengan benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan atau denda.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar kewajiban merahasiakan informasi Wajib Pajak dapat dipidana.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MADIUN CITY GOVERNMENT
COPY
REGIONAL REGULATION OF MADIUN CITY
NUMBER 03 OF 2011
ABOUT
GROUNDWATER TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MADIUN,

Considering:

that based on the provisions of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Groundwater Tax which was previously a Provincial Government tax under the name Groundwater Extraction Tax, has fully become the authority of the Regional Government;
that as a follow-up to the provisions of letter a and in order to provide legal certainty for Groundwater Tax in the City of Madiun and as an effort to optimize Local Revenue, it is necessary to regulate the collection of Groundwater Tax;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Groundwater Tax;

In View of:

Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of Large City Regions within the Provinces of East

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd54ea9a-6a09-45c7-99c9-5a434df3f4c2","actionData","errors"]