[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd4e697e-5004-4b27-963a-fac5177cd313","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 14 Tahun 2003","number","14","year","2003","published_date","2003-12-15","effective_date","2003-12-29","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung","place_of_enactment","Tanjung Pandan","theme","Organisasi Dinas Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi-lingkungan-hidup
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD Tahun 2003 Nomor 22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, setiap daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan peraturan tersebut, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 9 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kab. Belitung No. 18 Tahun 2000; Perda Kab. Belitung No. 8 Tahun 2003. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Hal-hal yang diatur antara lain tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Susunan Organisasi yang meliputi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, Bidang Pemantauan dan Pemulihan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu juga mengatur tentang tata kerja dan ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2003. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dinyatakan tidak berlaku. \n 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 17).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang bertugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi pengendalian dampak lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan dan kebersihan, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengendalian dampak lingkungan, serta pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan dalam penyusunan rencana pengendalian sumber daya, rencana kerja pelestarian fungsi sosial Lingkungan Hidup, rencana kerja pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penetapan otoritas kompeten daerah di bidang rekayasa genetika, penyusunan profil dan sistem informasi geografis, pelaksanaan pengkajian dan evaluasi ekonomi, pengembangan pemodelan valuasi ekonomi, pelaksanaan pengkajian dan pemetaan kawasan, penetapan dan pelestarian keanekaragaman hayati daerah, penilaian AMDAL, pengembangan sistem pemantauan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah, pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah, penetapan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana akibat tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya, perlindungan ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak, penetapan prosedur operasi standar penanggulangan tumpahan minyak, penetapan baku mutu Lingkungan Hidup, perlindungan dan pelestarian suaka alam, pengawasan pengendalian kerusakan dan pencemaran tanah dan tata air, pengukuran mutu udara ambien, pemantauan emisi sumber tidak bergerak dan di sekitar industri, pemantauan tingkat kebisingan, kebauan, getaran, dan radiasi, penentuan lokasi TPA, pengelolaan terhadap ekosistem strategis, pengkajian kearifan lingkungan, pemberian insentif pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan keanekaragaman hayati, pengaturan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, konservasi ex-situ dan in-situ, pengaturan akses terhadap sumber daya genetika, pembinaan terhadap masyarakat lokal/adat, pembentukan lembaga yang menangani permasalahan akses sumber daya genetika, pengawasan pengendalian kerusakan hutan, konservasi taman nasional, penetapan jasa di bidang jasa lingkungan, penetapan daftar industri/perusahaan yang telah memperoleh sertifikat sistem manajemen lingkungan, penetapan spesies langka yang dilindungi, pengawasan terhadap perdagangan spesies langka, pemantauan dan operasi perdagangan satwa langka, penetapan penentuan aspek sosial budaya dalam penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan, pengembangan peraturan daerah terkait disinsentif ekonomi, penyusunan rencana kerja pengakomodasian aspek sosial budaya, pengembangan kebijakan analisis biaya manfaat dan efektif biaya, penetapan daerah wisata dan potensi pariwisata, serta kebijakan pemuatan nilai-nilai dan pengetahuan kearifan lingkungan dalam informasi Lingkungan Hidup nasional.

Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, Bidang Pemantauan dan Pemulihan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 tahun 2002 tentang Organisasi Kantor Pendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 17) dinyatakan tidak berlaku.\n2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kab. Belitung No. 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62185/perda-kab-belitung-no-21-tahun-2007","52b75030-707f-44dd-9eb5-fbb78f04346f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY
NUMBER 14 YEAR 2003
CONCERNING
ORGANIZATION OF THE ENVIRONMENTAL SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BELITUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 8 of 2003 concerning Guidelines for Regional Apparatus Organizations, each Region is required to organize its regional apparatus organizations in accordance with these Regulations;
that based on the above considerations, it is deemed necessary to establish a Regional Regulation of Belitung Regency concerning the Organization of the Environmental Service;

In View of:

Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of 1959 Number 73, Supplement to State Gazette Number 1821);
Law Number 8 of 1974 concerning Principles of Employment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd4e697e-5004-4b27-963a-fac5177cd313","actionData","errors"]