[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd4ce117-309a-4060-a7ef-fb429a37ade1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-08-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Penyelenggaraan Keamanan Pangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2020/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Keamanan Pangan
ABSTRAK:	\n \n Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada ayat 0 dan ayat (2) Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Barite Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang 'rata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barite Kuala Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana be sa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK~07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Barite Kuala sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan; . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hum! a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; . Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; .Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20S/PMK.07/2019; .Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020; .Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016; .Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017; .Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Nomor 2 Tahun 2020. \n Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 TAhun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di KAbupaten Barito Kuala TAhun Anggaran 2020 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2020. \n Mengubah Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara PEmbagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di KAbupaten BArito Kuala Tahun Anggaran 2020 \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 18).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan dibentuk sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan keamanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan tujuan mewujudkan sistem produksi dan perdagangan pangan yang aman, melindungi produk pangan lokal, varietas pangan lokal, konsumen, serta mencapai ketahanan pangan.\n\nPeraturan ini mengatur kewenangan Gubernur dalam menyelenggarakan keamanan pangan yang didistribusikan lintas kabupaten/kota, yang dilaksanakan melalui jaminan keamanan dan mutu pangan serta produk halal. Jaminan keamanan pangan dan mutu pangan diberikan melalui pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan fasilitasi pengembangan usaha pangan. Jaminan produk halal dilaksanakan dengan koordinasi pengawasan terhadap distribusi produk halal.\n\nPeraturan ini mengkategorikan jenis pangan menjadi pangan segar (asal tumbuhan dan hewani) dan pangan olahan (primer/setengah jadi, bahan jadi, dan siap saji). Setiap orang atau badan usaha yang mengelola pangan harus memenuhi persyaratan keamanan yang meliputi sanitasi pangan, penggunaan bahan tambahan pangan yang diizinkan, pemeriksaan keamanan pangan produk rekayasa genetika, penggunaan kemasan pangan yang aman, serta pencantuman label dan iklan pangan yang benar dan tidak menyesatkan.\n\nProdusen pangan bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan konsumen. Pemasukan dan pengeluaran pangan ke dan dari daerah harus memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan gizi pangan, serta disertai dokumen/sertifikat hasil pengujian dan/atau pemeriksaan. Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana keamanan pangan, serta dapat membentuk lembaga/UPTD untuk mendukung penyelenggaraan keamanan pangan.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 18) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan pangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.","sanctions","1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.\n2. Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Setiap pejabat atau penyelenggara negara yang melakukan atau membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dapat dijatuhkan pidana denda dengan pemberatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 2 OF 2020
CONCERNING
FOOD SAFETY MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

Considering:

that food is a basic human need and its fulfillment is part of human rights, so it is necessary to provide food that is safe for consumption, guaranteed in quality and safety, and sufficient and affordable for the community;
that Law Number 18 of 2012 concerning Food gives authority to the Provincial Government to organize Regional Food safety;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Food Safety Management;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 25 of 1956 Jo. Law Number 21 of 1958 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 10 of 1957, among others, regarding the Establishment of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd4ce117-309a-4060-a7ef-fb429a37ade1","actionData","errors"]