[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd41d1af-a482-4615-947a-17bf91c791c6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-09-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana-Perizinan, Pelayanan Publik
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2023/NO.5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021;Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012;Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020; \n PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU\r\nKEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH;KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN;BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN;JENIS USAHA;TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN;HAK DAN KEWAJIBAN;PELAPORAN DAN EVALUASI;JANGKA WAKTU;PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah berwenang memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor berdasarkan kemampuan daerah, dengan berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi dan nilai tambah daerah. Insentif dan kemudahan diberikan kepada investor baru maupun yang melakukan perluasan usaha, berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi.

Kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan meliputi kontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan sumber daya lokal, peningkatan pelayanan publik, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, berwawasan lingkungan, pembangunan infrastruktur, alih teknologi, industri pionir, penelitian dan pengembangan, kemitraan dengan UMKM dan koperasi, penggunaan barang modal dalam negeri, program prioritas nasional/daerah, dan berorientasi ekspor. Investor harus memenuhi minimal tiga kriteria untuk menerima insentif dan/atau kemudahan.

Insentif dapat berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan modal untuk usaha mikro dan koperasi, bantuan riset dan pengembangan, fasilitasi pelatihan vokasi, dan bunga pinjaman rendah. Kemudahan dapat berupa penyediaan data dan informasi investasi, sarana dan prasarana, fasilitasi lahan, bantuan teknis, penyederhanaan perizinan melalui PTSP, kemudahan akses pemasaran, investasi langsung konstruksi, investasi di kawasan strategis, kenyamanan dan keamanan berinvestasi, kemudahan sertifikasi dan standardisasi, akses tenaga kerja, pasokan bahan baku, dan fasilitasi promosi.

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau kemudahan untuk jenis usaha tertentu seperti UMKM dan koperasi, usaha dengan kemitraan, usaha dengan persyaratan modal, lokasi, atau perizinan khusus, usaha yang memprioritaskan keunggulan daerah, usaha yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat, dan usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Jenis usaha meliputi bidang pariwisata, pendidikan, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, energi, dan industri kreatif.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penerima insentif dan/atau kemudahan investasi yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan fasilitas pemberian insentif dan kemudahan investasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
ABOUT
GRANTING INCENTIVES AND/OR CONCESSIONS
TO THE PUBLIC AND/OR INVESTORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN,

Considering:	that to implement the provisions of Article 7 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 2019 concerning the Granting of Investment Incentives and Concessions in the Regions, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Granting of Incentives and/or Concessions to the Public and/or Investors;
In view of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 27 of 1959 concerning the Enactment of Law No. 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1953 No. 9), as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd41d1af-a482-4615-947a-17bf91c791c6","actionData","errors"]