[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd319e80-aa23-4a5f-ac64-528fb494ad84","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kab. Bangkalan No 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2013","number","12","year","2013","published_date","2013-10-16","effective_date","2014-01-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangkalan","place_of_enactment","Bangkalan","theme","Perubahan atas Perda Kab. Bangkalan No 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak DAERAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD No 2/B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Perda Kab. Bangkalan No 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa berdasarkan uji publik dan kajian akademis Pajak\r\n\tBumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tentang Tarif\r\n\tPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu\r\n\tditinjau ulang untuk penyempurnaan Peraturan Daerah\r\n\tNomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;\r\nb.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\n\tpada huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor\r\n\t8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang ditetapkan dengan\r\n\tPeraturan Daerah.\r\n \n Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang\tPenyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/D);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/D).\r\n \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010, Nomor 1/B), diubah; \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014. \n 6 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2013 mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur di Kabupaten Bangkalan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Perubahan ini juga didasarkan pada uji publik dan kajian akademis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menunjukkan perlunya peninjauan ulang tarif pajak. Ketentuan substansial yang diubah adalah tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,1%, sedangkan untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,2%. Masa pajak ditetapkan sesuai jatuh tempo yang tertera di SPPT pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang bersangkutan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Bangkalan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/296103/perda-kab-bangkalan-no-1-tahun-2024","bce503bd-37a8-49d3-a9e4-d6aef4b3e38b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BANGKALAN REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BANGKALAN REGENCY
NUMBER 12 OF 2013
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANGKALAN REGENCY
NUMBER 8 OF 2010 CONCERNING REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKALAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on public testing and academic studies of Land\nand Building Tax for Rural and Urban Areas regarding Tariffs\nof Land and Building Tax for Rural and Urban Areas, it is necessary\nto review the refinement of Regional Regulation\nNumber 8 of 2010 concerning Regional Taxes;
that based on the considerations as intended\nin letter a, it is necessary to amend Regional Regulation Number\n8 of 2010 concerning Regional Taxes stipulated by\nRegional Regulation.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of\nIndonesia;
Law Number 12 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd319e80-aa23-4a5f-ac64-528fb494ad84","actionData","errors"]