[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd312e24-b7fb-4562-bc2e-05d728616feb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009","number","10","year","2009","published_date","2009-01-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi","place_of_enactment","Teluk Kuantan","theme","Pemeliharaan Kesehatan Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMELIHARAAN KESEHATAN HEWAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2009 NOMOR 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemeliharaan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mencegah penularan penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap hewan, maka perlu upaya Pemeliharaan Kesehatan Hewan. Pemeliharaan kesehatan hewan merupakan faktor penentu dalam usaha pengembangan hewan, peningkatan produksi untuk mencukupi kebutuhan manusia akan protein hewani;\r\n\r\n \n Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10T, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181; TambahanLembaran Negara Nomor 3902); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 53; tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Pehewanan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembegian Urusan Pemerintah antara Pemerinta, pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); \r\n\r\n \n Dalam peraturan ini diatur tentang pemeliharaan kesehatan hewan. Setiap orang yang memiliki hewan wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan kesehatan hewan.usaha meniadakan suatu penyakit hewan dilakukan dengan penolakan, pencegahan, pemberatasan, pengobatan, pengawasan penyakit hewan dan penertiban hewan .\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2009. \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan/Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah penularan penyakit hewan, serta meningkatkan produksi hewan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Kebijakan ini mengatur tentang pemeliharaan dan perawatan kesehatan hewan, yang meliputi upaya penolakan, pencegahan, pemberantasan, pengobatan, dan pengawasan penyakit hewan. Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan meniadakan penyakit hewan, termasuk menolak masuknya hewan yang terjangkit penyakit, melakukan karantina, pengawasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan, serta tindakan hygiene.

Setiap pemilik hewan wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan kesehatan hewan, serta mengandangkan hewannya. Hewan yang berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum dapat ditertibkan, bahkan dimusnahkan jika membahayakan kesehatan masyarakat. Pelayanan pemeliharaan kesehatan hewan meliputi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, yang diberikan dalam bentuk surat keterangan kesehatan hewan, pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, pengobatan, karantina, dan pemberian izin usaha peternakan, izin produksi bibit, izin usaha pakan dan obat hewan, izin laboratorium kesehatan hewan, izin usaha rumah sakit/klinik hewan, serta izin usaha Rumah Potong Hewan (RPH) / Rumah Potong Unggas (RPU).

Retribusi Pemeliharaan Kesehatan Hewan dikenakan kepada setiap orang atau badan yang mendapat jasa pelayanan pemeliharaan kesehatan hewan dari Pemerintah Daerah. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu, dengan tarif yang bervariasi berdasarkan jenis pelayanan dan izin yang diberikan. Masa retribusi adalah paling lama 1 tahun takwim, dan retribusi terutang pada saat pelayanan diberikan.

","transitional_provisions","Orang atau Badan yang telah memiliki izin usaha pemeliharaan kesehatan hewan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap orang yang memiliki hewan dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya tidak melakukan pemeliharaan dan perawatan kesehatan hewan, usaha yang tidak memiliki izin, yang tidak membayar retribusi atas jasa pelayanan pemeliharaan kesehatan hewan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUANTAN SINGINGI REGENCY
NUMBER: 10 OF 2009
CONCERNING
ANIMAL HEALTH MAINTENANCE
GOVERNMENT OF KUANTAN SINGINGI REGENCY
YEAR 2009

REGIONAL REGULATION OF KUANTAN SINGINGI REGENCY
NUMBER 10 OF 2009
CONCERNING
ANIMAL HEALTH MAINTENANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUANTAN SINGINGI,

Considering:

that in order to provide protection to the public and
prevent the transmission of animal diseases that may cause losses
to animals, it is necessary to make efforts for Animal Health Maintenance;
that animal health maintenance is a determining factor in
animal development efforts, increasing production to meet
human needs for animal protein;
that based on the considerations in letters a and b above, it is deemed necessary
to form a Regional Regulation of Kuantan Singingi Regency concerning
Animal Health Maintenance.

In view of:

Law Number 6 of 1967 concerning Basic Provisions of
Livestock Farming and Animal Health

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd312e24-b7fb-4562-bc2e-05d728616feb","actionData","errors"]