[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd222cca-7aba-4531-bf04-8fb62f18ac9a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2003","number","6","year","2003","published_date","2003-08-06","effective_date","2003-08-07","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pajak Hiburan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 57
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pajak Hiburan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, telah diatur kembali ketentuan tentang Pajak Hiburan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 dengan menetapkan PERDA \n Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 18 Th. 1997 stdd UU No. 34 Th. 2000; UU No. 22 Th. 1999; UU No. 25 Th. 1999; UU No. 34 Th. 1999; PP No. 65 Th. 2001; Perda No. 3 Th. 2001; Perda No. 4 Th. 2002 \n PERDA ini mengatur mengenai nama, objek, dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak; tanda masuk; kewajiban penggunaan bon penjualan (bill); serta masa pajak dan saat terutang pajak hiburan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2003. \n PERA ini menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 1998 Seri A Nomor 4) \n 12 hal. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 1998 Ser A Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hiburan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menambah sumber pendapatan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dan melaksanakan pemungutan Pajak Hiburan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.

Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, meliputi berbagai jenis pertunjukan, keramaian, dan permainan seperti pertunjukan film, diskotek, karaoke, panti pijat, pertunjukan musik dan tari, serta tempat wisata. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan, sedangkan Wajib Pajak Hiburan adalah penyelenggara hiburan.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan. Tarif Pajak bervariasi tergantung jenis hiburan dan Harga Tanda Masuk (HTM). Misalnya, tarif untuk pertunjukan film di bioskop berkisar antara 5% hingga 15% tergantung HTM, sementara tarif untuk diskotek, karaoke, dan panti pijat adalah 20%. Penyelenggaraan hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk dikenakan tarif pajak 35%.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban penggunaan bon penjualan (bill) bagi penyelenggaraan hiburan tertentu, serta sanksi administrasi bagi yang tidak mematuhi. Gubernur berwenang menetapkan tanda masuk dan HTM untuk jenis-jenis hiburan tertentu. Masa pajak adalah satu bulan takwim, dan pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

","transitional_provisions","1. Terhadap Pajak Hiburan yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan.\n2. Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Bagi Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan (bill), tetapi tidak menggunakan bon penjualan (bill) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.\n2. Bagi Wajib Pajak Hiburan yang wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) tetapi menggunakan bon penjualan (bill) yang tidak dilegalisasi/perporasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 1998 Seri A Nomor 4)","link","","revoked_by",[100],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"PERDA Prov. DKI Jakarta No. 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/229786/perda-prov-dki-jakarta-no-13-tahun-2010","f37247ac-33ed-499a-8d3a-9e7f0cf02b73","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA
NUMBER 6 OF 2003
CONCERNING
ENTERTAINMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Number 7 of 1998 has stipulated regulations regarding the Implementation of Entertainment and Entertainment Tax in the Special Capital Region of Jakarta;
that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, which was subsequently followed by Government Regulation Number 65 of 2001 concerning Regional Taxes, the provisions regarding Entertainment Tax have been re-regulated;
that in connection with the matters in letters a and b, in an effort to increase sources of regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd222cca-7aba-4531-bf04-8fb62f18ac9a","actionData","errors"]