[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd168a10-573f-415b-b714-75c9aee0ee2c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2006","number","5","year","2006","published_date","2006-06-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batang","place_of_enactment","Batang","theme","Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2006/N0.5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk lebih mengembangkan clan meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta memberdayakan usaha daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah; bahwa basil penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber penclapatan daerah yang akan menunjang upaya meningkatkan pembangunan daerah clan kesejahteraan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Badan Usaha Milik\r\nDaerah; \n Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1970; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2005; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan Penyertaan Modal; Prinsip Dan Syarat Penyertaan Modal; Objek, Sumber Dan Besaran Penyertaan Modal; Tata Cara Penyertaan Modal; Pelaksanaan Penyertaan Modal; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2006. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Batang.

Latar Belakang dan Tujuan: Penyertaan modal daerah bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta memberdayakan usaha daerah. Hasil penyertaan modal diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah yang menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan spesifiknya meliputi peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, optimalisasi aset daerah, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Prinsip Penyertaan Modal: Penyertaan modal dapat dilakukan jika APBD surplus atau dialokasikan melalui Anggaran Pembiayaan Daerah jika APBD defisit. Harus sesuai dengan asas, tujuan, dan sasaran pemberdayaan perekonomian daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Syarat Penyertaan Modal: Harus sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial, memperhatikan prinsip keseimbangan dan saling menguntungkan, dirancang dalam bentuk program/proyek/kegiatan yang berskala prioritas tinggi, memiliki rencana pemeliharaan dan kelanjutan usaha, serta telah diaudit oleh pejabat yang berwenang.
Objek dan Sumber Penyertaan Modal: Objek penyertaan modal adalah BUMD, termasuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan, dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Sumber penyertaan modal adalah APBD, dengan besaran yang ditetapkan melalui APBD.
Tata Cara Penyertaan Modal: Dilakukan melalui proses pengusulan. BUMD menyiapkan proposal yang terdiri dari latar belakang, tujuan, sasaran, dan analisis keuangan. Proposal diajukan kepada Bupati dan setelah disetujui, dituangkan dalam RAPBD. Jika disetujui DPRD dan ditetapkan menjadi APBD, Pemerintah Daerah bersama BUMD menyiapkan perjanjian penyertaan modal.
Pelaksanaan Penyertaan Modal: Meliputi hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, penyetoran deviden, perhitungan rugi laba dan neraca, diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penyertaan modal wajib diberikan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian.

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BATANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2006
CONCERNING
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN
CAPITAL OF REGIONAL OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to further develop clan improve economic growth and empower regional businesses, the Regional Government needs to make a regional capital participation;
that the results of regional capital participation are one of the sources of regional income that will support efforts to improve regional development clan community welfare;
that based on the considerations as referred to in letters a clan b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional Capital Participation in the Capital of Regional Owned Enterprises;

In view of:

Law Number 5 of 1962 concerning Regional Companies (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd168a10-573f-415b-b714-75c9aee0ee2c","actionData","errors"]