[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd068bb4-7435-4d82-b5e5-d636c668a692","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-12-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bulungan","place_of_enactment","Tanjung Selor","theme","Penyelenggaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan Kearsipan – Kabupaten Bulungan
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD 2023 (5), TLD (54)
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan kearsipan yang autentik dan terpercaya harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam suatu sistem yang komprehensif dan terpadu oleh pemerintah daerah, BUMD, sekolah, organisasi politik, organisasi masyarakat, desa, dan perorangan, di mana pada tingkat kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati berdasarkan kewenangannya. \n UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; \n Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Bulungan, yang meliputi: Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Kearsipan, Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Statis, Autentikasi, Organisasi Profesi dan Peran Aktif Masyarakat, Pengawasan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2023. \n Peraturan Bupati tentang peraturan pelaksanaan dari Perda ini yang mengatur tentang: Pembinaan Kearsipan Daerah, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Pelindungan dan Penyelamatan Arsip, Tata cara pemberkasan dan pelaporan arsip, Penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan Arsip Dinamis, Penyusutan Arsip\r\nJadwal Retensi Arsip (JRA), Pemusnahan Arsip, Layanan Kearsipan, Akuisisi, pengolahan, preservasi dan Akses Arsip Statis, Pemberian penghargaan, Pengawasan Kearsipan atas Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemerintahan Desa. \n 45 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Bulungan. Latar belakangnya adalah untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem kearsipan yang komprehensif dan terpadu di pemerintahan daerah, BUMD, sekolah, organisasi politik, organisasi masyarakat, desa, dan perorangan.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kearsipan, yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).\n2. Penetapan kebijakan kearsipan daerah yang meliputi bidang pembinaan, pengelolaan arsip, pembangunan sistem kearsipan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, organisasi, pengembangan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, perlindungan dan penyelamatan arsip, sosialisasi kearsipan, kerja sama, dan pendanaan.\n3. Pembinaan kearsipan daerah yang dilaksanakan oleh LKD terhadap pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah.\n4. Pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, dengan tanggung jawab pencipta arsip untuk arsip dinamis dan LKD untuk arsip statis.\n5. Pembangunan Sistem Kearsipan Daerah (SKD) berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kemudahan akses arsip.\n6. Organisasi kearsipan yang terdiri atas Unit Kearsipan pada Pencipta Arsip dan Arsip Daerah.\n7. Pengembangan sumber daya manusia kearsipan yang terdiri atas Arsiparis dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan.\n8. Penyediaan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan.\n9. Pelindungan dan penyelamatan arsip milik Daerah.\n10. Sosialisasi kearsipan untuk mewujudkan masyarakat sadar arsip.\n11. Kerja sama dengan pencipta arsip dan pemerintah daerah lainnya.\n\nPeraturan ini juga mengatur pengelolaan arsip dinamis dan statis secara rinci, termasuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip. Selain itu, diatur pula mengenai autentikasi arsip, organisasi profesi arsiparis, peran aktif masyarakat, pengawasan, dan pendanaan kearsipan.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), dan (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, atau penundaan kenaikan pangkat.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan gaji, atau penurunan pangkat.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan pangkat, atau pembebasan dari jabatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BULUNGAN
THE PROVINCE OF NORTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF BULUNGAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
ON
ARCHIVAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BULUNGAN,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to ensure the availability of authentic and reliable archives, guarantee the protection of state interests and people's civil rights, and dynamize the archival system, it is necessary to organize archives in accordance with archival principles, rules and standards as required by a reliable archival management system;
that in facing the challenges of globalization and supporting the realization of good and clean state and government administration, as well as improving the quality of public services, the organization of archives in regional governments, regional-owned enterprises, schools, political organizations, community organizations, villages and individuals, must

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd068bb4-7435-4d82-b5e5-d636c668a692","actionData","errors"]