[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd035092-af69-4be2-99f3-36b76b23f8e0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perizinan Dan Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Melawi","place_of_enactment","Nanga Pinoh","theme","Perizinan Dan Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN-PERKEBUNAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.13, TLD No.13, LL Kab Melawi: 19 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Dan Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, urusan pertanian pada sub sektor perkebunan telah didesentralisasikan menjadi urusan otonomi kepada Daerah \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.5 Tahun 1960, UU No.8 Tahun 1981, UU No.5 Tahun 1984, UU No.5 Tahun 1990, Uu No.12 Tahun 1992, UU No.25 Tahun 1992, UU No.34 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, Uu No.32 Tahun 2009, PP No.82 tahun 2001, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Tujuan dan fungsi; Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan; Syarat dan Tata Cara Permohonan izin Usaha Perkebunan; Kemitraan; Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman dan/atau Perubahan Kapasitas Pengolahan, Serta Diversifikasi Usaha; Pembinaan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah ini memiliki 16 halaman dan 3 halaman penjelasan; \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan dibentuk dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Melawi, meningkatkan pendapatan masyarakat, penerimaan negara, devisa negara, menyediakan lapangan kerja, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Peraturan ini mengatur perizinan dan pembinaan usaha perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
Pelaku usaha perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 hektar wajib mendaftar dan diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B).
Pelaku usaha perkebunan yang luas lahannya 25 hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).
Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas di bawah batas minimal wajib mendaftar dan diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).
Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas sama atau melebihi batas minimal wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).
Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan.
Kemitraan usaha perkebunan dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha, berdasarkan asas manfaat dan berkelanjutan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan, perubahan luas lahan, jenis tanaman, kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha.

","transitional_provisions","1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) yang telah diterbitkan sebelum peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.\n2. Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan usaha perkebunan harus tunduk pada Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, c, e, f, g dan/atau h diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. Apabila tidak diindahkan, IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.\n2. Perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.\n3. Perusahaan perkebunan yang tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. Apabila tidak diindahkan, IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MELAWI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 13 OF 2011
CONCERNING
LICENSING AND DEVELOPMENT OF OIL PALM PLANTATION BUSINESSES
WITH A PARTNERSHIP PATTERN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MELAWI,

\n\n \n \n

Considering:

that land used as plantation land is a gift from God Almighty and can be cultivated based on the principle of togetherness through business partnerships for the greatest prosperity of the people;
that based on Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Government Affairs Between the Central Government, Provincial Regional Governments, and Regency/City Regional Governments, agricultural affairs in the plantation sub-sector have been decentralized into autonomous affairs to the Regions;
that to provide legal certainty for the implementation of plantation business licenses with a partnership pattern in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd035092-af69-4be2-99f3-36b76b23f8e0","actionData","errors"]