[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcfb2b4d-9319-439c-b7d0-6e211c6e8d69","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015","number","15/M-DAG/PER/1/2015","year","2015","published_date","2015-01-30","effective_date","2015-03-27","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 15/M-DAG/PER/1/2015, BN.2021/No. 462; https://www.bkn.go.id/; 5 Hlm
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 434/MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 22 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya. Ketentuan pelaksanaan ini memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri tersebut. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang memiliki tugas pokok melakukan pengujian mutu barang meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi, dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang. Jenjang jabatan terdiri dari Penguji Mutu Barang Keterampilan dan Keahlian dengan rincian pangkat dan golongan ruang yang berbeda. Peraturan ini juga mengatur penilaian angka kredit bagi penguji mutu barang yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, pejabat yang berwenang mengangkat, pengangkatan pertama, dan pengangkatan dari jabatan lain, serta pengangkatan dari jabatan fungsional penguji mutu barang keterampilan ke jabatan fungsional penguji mutu barang keahlian. Selain itu, diatur pula mengenai pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit, spesimen pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, tugas tim penilai, dan tim teknis. Kenaikan pangkat dan jabatan, angka kredit pengembangan profesi, pembebasan sementara dan penurunan jabatan, pengangkatan kembali, pemberhentian, dan uji kompetensi juga diatur dalam peraturan ini.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4g4 IMPP IKEP/ 612003 dan Nomor 22 Tahun 2OO3 tentang Petunjuk Felaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya","link","","revoked_by",[99],{"_93":100,"_95":101,"_36":102},"Permendag No. 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/166278/permendag-no-3-tahun-2021","d2fd7b6a-959d-4e29-b8da-3fb67a4b2321","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

JOINT REGULATION
MINISTER OF TRADE
AND
HEAD OF STATE CIVIL SERVICE AGENCY
NUMBER 15/M-DAG/PER/1/2015
NUMBER 14 OF 2015
ON
IMPLEMENTING REGULATION OF THE MINISTER
OF STATE APPARATUS UTILIZATION AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 37 OF 2014
ON
FUNCTIONAL POSITION OF GOODS QUALITY INSPECTOR
AND ITS CREDIT SCORE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRADE
AND
HEAD OF STATE CIVIL SERVICE AGENCY,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that as implementation of the provision of Article 38 of the Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 37 of 2014 on Functional Position of Goods Quality Inspector and Its Credit Score, it is necessary to stipulate a Joint Regulation of the Minister of Trade and Head of State Civil Service Agency concerning the Implementing Regulation of the Regulation of the Minister of State Apparatus

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcfb2b4d-9319-439c-b7d0-6e211c6e8d69","actionData","errors"]