[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcec7618-308b-461d-a5e2-720c00ef1d29","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-03-08","effective_date","2023-03-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","60d8b212-d2c2-4986-b7f5-ac3d1b15d673","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pusat Statistik","short_name","Peraturan BPS","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam","tags",[],"location","Badan Pusat Statistik","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman-sda
2023
Peraturan Badan Pusat Statistik NO. 3, BN.2023 (252)/80 hlm
Peraturan Badan Pusat Statistik TENTANG Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup \n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 \n Peraturan Badan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, penyediaan data, anggaran, diseminasi dan evaluasi dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2023. \n 80 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pusat Statistik ini menetapkan pedoman penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Neraca SDA dan LH).

Latar Belakang dan Tujuan:

Pedoman ini dibuat sebagai panduan bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan Neraca SDA dan LH sebagai bagian dari instrumen perencanaan pembangunan berkelanjutan dan kegiatan ekonomi dalam instrumen ekonomi lingkungan hidup. Tujuannya adalah memberikan panduan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun Neraca SDA dan LH sebagai bagian dari instrumen perencanaan pembangunan berkelanjutan dan kegiatan ekonomi dalam instrumen ekonomi lingkungan hidup.

Ketentuan Substansial:

Neraca SDA dan LH disusun sesuai kebutuhan dan jenjang pemerintahan, meliputi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyusunan dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan di bidang statistik, berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan nasional maupun daerah, serta kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Neraca SDA dan LH disusun berdasarkan statistik dasar yang dihasilkan oleh BPS, statistik sektoral yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan Satu Data Indonesia, hasil inventarisasi dan kompilasi produk administrasi terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan/atau data geospasial. Penyusunan Neraca SDA dan LH dilakukan sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun.

Kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terkait bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup harus menyediakan data statistik sektoral untuk penyusunan Neraca SDA dan LH kepada instansi yang memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik. Instansi yang memiliki kewenangan di bidang statistik akan melakukan pembinaan statistik sektoral secara berkala. Neraca SDA dan LH disajikan dalam satuan fisik dan/atau dalam satuan mata uang.

Kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran penyediaan data statistik dasar dan sektoral untuk penyusunan Neraca SDA dan LH sesuai dengan kewenangannya.

Hasil penyusunan Neraca SDA dan LH disajikan dalam berbagai bentuk media publisitas dan diunggah dalam situs resmi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang terkait. Evaluasi hasil penyusunan Neraca SDA dan LH dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan di bidang statistik, berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan nasional maupun daerah, serta kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Evaluasi dilakukan pada akhir tahun anggaran secara berkala.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF STATISTICS INDONESIA
NUMBER 3 OF 2023
ON
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL
BALANCE SHEET

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF STATISTICS INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 9 of Government Regulation Number 46 of 2017 concerning Environmental Economic Instruments, it is necessary to stipulate a Regulation of Statistics Indonesia concerning Guidelines for the Preparation of Natural Resource and Environmental Balance Sheet; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 16 of 1997 concerning Statistics (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1997 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3683); \n Law Number 14 of 2008 concerning Freedom of Public Information (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcec7618-308b-461d-a5e2-720c00ef1d29","actionData","errors"]