[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcea596e-9492-4a81-bb91-09f7c4b1d82d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009","number","3","year","2009","published_date","2009-02-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Magelang","place_of_enactment","Magelang","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan meningkatkan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah secara optimal, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang perlu ditinjau untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; \n Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; \n Peraturan daerah ini mengatur tentang Kedudukan, Tugas Dan Wewenang, Hak Dan Kewajiban, Pengangkatan, Mutasi Dan Pemberhentian, Pendidikan Dan Pelatihan, Kartu Tanda Pengenal, Sumpah / Janji Dan Pelantikan, penyidikan, Bentuk / Model Formulir Penyidikan, pembinaan, Pakaian Dan Atribut, pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2009. \n Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1989 dicabut. \n 29 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibentuk dengan tujuan memberikan pedoman dan meningkatkan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah secara optimal, mengingat Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 1 Tahun 1989) perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang PPNS Daerah: PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas utamanya adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI. PPNS memiliki wewenang untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa identitas tersangka, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil saksi, mendatangkan ahli, dan menghentikan penyidikan dengan petunjuk dari Penyidik POLRI. PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
Hak dan Kewajiban PPNS Daerah: Selain hak-hak sebagai PNS, PPNS Daerah dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Walikota. Kewajiban PPNS meliputi melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, menyerahkan hasil penyidikan melalui Penyidik POLRI, membuat berita acara pemeriksaan, dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota.
Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian PPNS Daerah: PPNS Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Walikota melalui Menteri Dalam Negeri. Syarat pengangkatan meliputi masa kerja, pangkat, pendidikan, bidang tugas, pelatihan khusus, penilaian kinerja, kesehatan, dan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. PPNS Daerah dapat diberhentikan karena berhenti sebagai PNS, permintaan sendiri, pelanggaran disiplin, tidak bertugas di bidang penegakan hukum, meninggal dunia, atau pensiun.

Peraturan ini juga mengatur pendidikan dan pelatihan PPNS Daerah, kartu tanda pengenal, sumpah/janji dan pelantikan, proses penyidikan, bentuk formulir penyidikan, pembinaan PPNS, pakaian dan atribut, serta pembiayaan yang dibebankan pada APBD Kota Magelang.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95},"text","Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1989","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAGELANG CITY GOVERNMENT
MAGELANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 3 OF 2009
CONCERNING
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAGELANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n

Law Number 17 of 1950 concerning the Establishment of Small City Regions within the Provinces of East Java, Central Java and West Java;
Law Number 8 of 1974 concerning the Principles of

Considering:

that in order to provide guidelines and improve enforcement of Regional Regulations optimally, the Regional Regulation of the Level II Magelang Municipality Number 1 of 1989 concerning Civil Servant Investigators within the Level II Magelang Municipality Government needs to be reviewed for adjustment;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Magelang City Regional Regulation concerning Civil Servant Investigators;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcea596e-9492-4a81-bb91-09f7c4b1d82d","actionData","errors"]