[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bce487b6-3500-4ded-9a36-d9286a4596e0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi","short_title","Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1992","number","20","year","1992","published_date","1992-08-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1992
Undang-undang (UU) NO. 20, LN. 1992, LL SETNEG : 4 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 1992. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini membentuk Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, Bandar Lampung, dan Jambi. Pembentukan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya beban kerja Pengadilan Tinggi Agama di Semarang, Palembang, dan Padang yang memiliki wilayah hukum yang luas, meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, dan Jambi. Tujuan pembentukan adalah untuk pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Undang-Undang ini secara substansial menetapkan:

Pembentukan tiga Pengadilan Tinggi Agama baru di Yogyakarta, Bandar Lampung, dan Jambi.
Penetapan wilayah hukum masing-masing Pengadilan Tinggi Agama baru, yaitu sesuai dengan wilayah provinsi masing-masing.
Pengalihan wilayah hukum dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Palembang, dan Padang ke Pengadilan Tinggi Agama yang baru dibentuk.

Dengan pembentukan ini, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang menjadi hanya wilayah Provinsi Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Agama Palembang menjadi wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, dan Pengadilan Tinggi Agama Padang menjadi wilayah Provinsi Sumatera Barat.

","transitional_provisions","1. Perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Palembang, dan Padang tetap diperiksa dan diputus oleh masing-masing Pengadilan Tinggi Agama tersebut.\n2. Perkara yang sudah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Palembang, dan Padang, tetapi belum diperiksa, masing-masing dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Bandar Lampung, dan Jambi.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 20 OF 1992
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF HIGH RELIGIOUS COURT IN YOGYAKARTA, IN BANDAR LAMPUNG, AND IN JAMBI

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the High Religious Courts in Semarang, in Palembang, and in Padang, each of which existed at the commencement of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, have very extensive legal areas and each includes the territory of the Special Region of Yogyakarta Province, Level I Region of Lampung and Level I Region of Bengkulu, and Level I Region of Jambi;
that in connection with the increasing workload of the three High Religious Courts, and in order to equalize opportunities to obtain justice and improve legal services to the community, it is deemed necessary to establish a High Religious Court whose legal area each includes the territory of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bce487b6-3500-4ded-9a36-d9286a4596e0","actionData","errors"]