[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcdcf067-d6b7-46f1-838b-a7f2bee7a713","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 1999","number","12","year","1999","published_date","1999-04-28","effective_date","1999-11-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka","place_of_enactment","Kolaka","theme","Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ALAT PEMADAM KEBAKARAN
1999
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. 1999/ NO. 32
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan \r\nPemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang \r\nRetribusi Daerah sebagai pelaksana Undang- \r\nundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak \r\nDaerah dan Retribusi Daerah, Pemeriksaan \r\nalat pemadam kebakaran merupakan obyek \r\nRetribusi Daerah; \r\nb. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a \r\ndiatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka \r\nTentang Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam \r\nKebakaran. \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang \r\npembentukan Daerah-daerah Tingkat II di \r\nSulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 \r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI \r\nNomor 1822); \r\n2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang \r\nPokok – pokok Pemerintahan di Daerah \r\n(Lemabaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 3037); \r\n3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang \r\nHukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun \r\n1981 Nomor 3209); \r\n4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang \r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran \r\nNegara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 3685); \r\n5. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 \r\nTentang Retrubusi Daerah (Lembaran Negara \r\ntahun 1997 Nomor 55 Tambahan lembaran \r\nnegara nomor Nomor 3692); \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 \r\nTentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah \r\n(Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 165);\r\n7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 \r\nTahun 1997 tentang Prosedur pengesahan \r\nPeraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi \r\nDaerah \r\n8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 \r\nTahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara \r\nPemungutan Retribusi Daerah; \r\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat \r\nII Kolaka Nomor 3 Tahun 1990 Tentang \r\nPembentukan Organisasi Perangkat Daerah \r\nKabupaten Kolaka. \n Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan retribusi; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; kadaluwarsa penagihan; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa; pengawasan; ketentuan pidana; serta penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 1999. \n 22 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kolaka. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan objek retribusi daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama retribusi: Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Objek retribusi: Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Subjek retribusi: Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
Golongan retribusi: Retribusi jasa umum.
Prinsip penetapan tarif retribusi: Mengganti biaya administrasi, biaya pemeriksaan, biaya percetakan, biaya pengisian, penyediaan racun api, dan biaya pembinaan.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa: Berdasarkan jumlah gambar rencana yang diteliti, luas lantai, pengujian akhir, pemasangan instalasi proteksi kebakaran, pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, volume/frekuensi dan waktu pemakaian alat pemadam kebakaran, dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.
Struktur dan besarnya tarif retribusi: Ditetapkan berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran, pemanfaatan mobil pompa, penggantian/pemasangan tanda, penelitian rencana dan pengawasan akhir pemasangan hydrant kebakaran, pemeriksaan penyimpanan barang berbahaya, pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran, sertifikat klasifikasi bangunan, dan perizinan penjualan alat pemadam kebakaran.
Wilayah pemungutan retribusi: Di wilayah Daerah penyediaan alat pemadam kebakaran.
Tata cara pemungutan: Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan disetor ke Kas Daerah.
Tata cara pembayaran: Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran.
Tata cara penagihan: Pengeluaran surat teguran jika tidak membayar tepat waktu.
Kadaluwarsa penagihan: Setelah 3 tahun sejak terutangnya retribusi.
Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa: Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pengawasan: Dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KOLAKA REGENCY LEVEL II REGION
NUMBER: 32 YEAR 1999 SERIES: B NUMBER : 22

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA REGENCY
LEVEL II REGION
NUMBER: 12 YEAR 1999
ON
LOCAL SERVICE CHARGE FOR INSPECTION OF FIRE
EXTINGUISHING EQUIPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT HEAD OF LEVEL II REGION KOLAKA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that with the enactment of Government Regulation Number 20 of 1997 on Regional Retribution as the implementation of Law Number 18 of 1997 on Regional Taxes and Regional Retribution, the inspection of fire extinguishers is an object of Regional Retribution;
that based on the above letter a, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation of Kolaka Level II Region Concerning Retribution for Inspection of Fire Extinguishing Equipment.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 29 of 1959 Concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcdcf067-d6b7-46f1-838b-a7f2bee7a713","actionData","errors"]