[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcd66331-b030-4db8-a30f-c459fdaa8f58","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 18 Tahun 2016","number","18","year","2016","published_date","2016-09-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur","place_of_enactment","Tirawuta","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PERIZINAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD. 2016/ NO. 18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dan bertanggung jawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaran pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian daerah; Dengan berlakunya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur untuk jenis Retribusi Perizinan tertentu \n UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 97 Tahun 2014; Kepres No. 3 Tahun 1997; Permendagri No. 27 Tahun 2009; Kepmendag No. 43/M-DAG/PER/9/2009 \n Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi perizinan tertentu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai retribusi perizinan tertentu; ketentuan perizinan; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; pemungutan retribusi; insentif pemungutan; penyidikan; ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016. \n 33 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Kolaka Timur. Latar belakangnya adalah untuk menggali sumber pendapatan asli daerah dalam rangka otonomi daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu:

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB): mengatur tentang pemberian izin mendirikan bangunan, termasuk tata cara pengukuran tingkat penggunaan jasa berdasarkan luas bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan, dan letak bangunan.
Retribusi Izin Gangguan: mengatur tentang pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan, termasuk cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan luas tempat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan.
Retribusi Izin Trayek: mengatur tentang pemberian izin trayek untuk layanan angkutan penumpang umum, termasuk cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.
Retribusi Izin Usaha Perikanan: mengatur tentang pemberian izin usaha perikanan untuk kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan, termasuk cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis sarana dan prasarana dalam kegiatan usaha perikanan.
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol: mengatur tentang pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol, termasuk persyaratan lokasi penjualan dan jenis minuman yang diizinkan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pemungutan, pembayaran, sanksi administratif, penagihan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Selain itu, diatur pula mengenai insentif pemungutan, penyidikan tindak pidana, dan ketentuan pidana terkait retribusi daerah.

","transitional_provisions","1. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.\n2. Jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2), dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dengan tidak membebani masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Tertentu.","sanctions","Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (Tiga) x jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF EAST KOLAKA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST KOLAKA REGENCY
NUMBER 18 OF 2016
CONCERNING
CERTAIN RETRIBUTION OF LICENSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST KOLAKA

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing real and responsible Regional Autonomy, it is necessary to explore sources of Local Own-Source Revenue to support the financing of government administration and the implementation of Development towards regional independence;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to review the Regional Regulation of East Kolaka Regency for the type of Certain Licensing Retribution;
that according to Article 141 and Article 156 Paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, of the 5 (five) types of Certain Licensing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcd66331-b030-4db8-a30f-c459fdaa8f58","actionData","errors"]