[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcb01ae5-4065-42a0-bf39-e59b8314940c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005","number","4","year","2005","published_date","2005-10-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kedudukan-PROTOKOLER-KEUANGAN-PIMPINAN-ANGGOTA-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2005 No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28\r\nayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun\r\n2004 tentan Keudukan Protokoler dan Keuangan\r\nPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah telah ditetapkan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2005\r\ntentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan\r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\nKabupaten Temanggung dan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2005\r\ntentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan\r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah\r\nKabupaten Temanggung. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan\r\nPemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24\r\nTahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakila Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah\r\nKabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2005\r\ntetntang , kedudukan Protokoler Pimpinan dan\r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\nKabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2005\r\ntentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan\r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\nKabupaten Temanggung perlu disesuaikan. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu\r\nditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nTemanggung tentang Kedudukan Protokoler dan\r\nKeuangan Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten\r\nTemanggung. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nornor 62 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2000; Peratutan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peratutan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik\r\nIndonesia Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004\r\ntentang Tata cara Penyusunan Tata Tertib Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lebaran Negara\r\nRepublik Indonesi Tahun 2004 Nomor 91,\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 4417); Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor\r\n12 Tahun 2003; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: kedudukan, protokoler pimpinan, dan anggota DPRD dalam acara resmi, tata tempat dalam berbagai kegiatan resmi dan rapat, serta pengelolaan keuangan DPRD, termasuk penghasilan, tunjangan, belanja penunjang kegiatan, dan pengangkatan staf ahli DPRD. Peraturan ini juga menyebutkan tentang belanja DPRD yang terpisah dari APBD dan mengatur hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2005. \n 30 hlm beserta penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 dan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005.

Ketentuan Substansial:

Kedudukan Protokoler:

Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi pemerintah dan pemerintah daerah.
Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam acara resmi, rapat, pengambilan sumpah/janji, dan pelantikan.
Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

Kedudukan Keuangan:

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, dan tunjangan alat kelengkapan DPRD.
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan, rumah jabatan/dinas, kendaraan dinas, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas, dan uang jasa pengabdian.
Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
Sekretariat DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan DPRD.

","transitional_provisions","Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER: 4 YEAR 2005
CONCERNING
PROTOCOLARY AND FINANCE POSITION
LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL
REGION
TEMANGGUNG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEMANGGUNG,

Considering:

that to implement the provisions of Article 28 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 2004 concerning the Protocolary and Finance Position of the Leadership and Members of the Regional People's Representative Council, Temanggung Regency Regional Regulations Number 1 of 2005 concerning the Protocolary Position of the Leadership and Members of the Regional People's Representative Council of Temanggung Regency and Temanggung Regency Regional Regulations Number 2 of 2005 concerning the Finance Position of the Leadership and Members of the Regional People's Representative Council of Temanggung Regency have been established;
that with the enactment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcb01ae5-4065-42a0-bf39-e59b8314940c","actionData","errors"]