[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc9ef846-418c-4996-96d1-ac783b7d1ce6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 31 Tahun 2011","number","31","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangli","place_of_enactment","Bangli","theme","Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PENGENDALIAN-MENARA-TELEKOMUNIKASI-DI-KABUPATEN-BANGLI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD.2011/NO.31
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan telekomunikasi sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan saran.a telekomunikasi di Kabupaten Bangli, dipandang perlu untuk melakukan pengawasan, pengoperasian dan pengendalian Menara Telekomunikasi dalam rangka menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat; \r\nb. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, guna membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah;\r\nc. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk memungut Retribusi Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli; \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undani-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 02/PER/M.Kominfo/03/2008; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; 3. GOLONGAN RETRIBUSI; 4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; 5. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; 6. WILAYAH PEMUNGUTAN; 7. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; 8. TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI; 9. TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI; 10. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA; 11. SANKSI ADMINISTRASI; 12. KETENTUAN LAIN-LAIN; 13. KETENTUAN PENYIDIKAN; 14. KETENTUAN PIDANA; 15. KETENTUAN PERALIHAN; 16. KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n - \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli. Latar belakangnya adalah perkembangan kegiatan telekomunikasi yang memerlukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat, serta untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek Retribusi: Pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
Subjek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Wajib retribusi adalah badan usaha yang telah membangun Menara Telekomunikasi.
Golongan Retribusi: Termasuk jenis retribusi jasa umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan Menara Telekomunikasi yang dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Tarif Retribusi: Ditetapkan sebesar 2% dari NJOP yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
Wilayah Pemungutan: Di wilayah Daerah Kabupaten Bangli.
Tata Cara Pembayaran: Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan harus dilunasi sekaligus di Kas Daerah atau tempat lain/unit pelayanan terpadu.
Tata Cara Penagihan: Surat Penagihan dikeluarkan pada Triwulan kedua setiap tahun, dan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu setelah surat teguran dikeluarkan.
Penghapusan Piutang Retribusi: Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","1. Izin yang telah dikeluarkan dan peraturan lain sebelumnya, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\nSetiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGLI

REGIONAL REGULATION OF BANGLI REGENCY
NUMBER 31 OF 2011

ABOUT

TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL FEE
IN BANGLI REGENCY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc9ef846-418c-4996-96d1-ac783b7d1ce6","actionData","errors"]