[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc97ed6c-38f1-4c8c-8a84-e70b291b652f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2003","number","4","year","2003","published_date","2003-03-14","effective_date","2003-04-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pajak Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERPAJAKAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 20
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pajak Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah telah diatur kembali ketentuan tentang Pajak Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta \r\nNomor 1 Tahun 1998 harus disesuaikan dengan menetapkan PERDA \n Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 14 Th. 1992; UU No. 18 Th. 1997 stdd UU No. 34 Th. 2000; UU No. 19 Th. 1997 stdd UU No. 19 Th. 2000; UU No. 22 Th. 1999; UU No. 25 Th. 1999; UU No. 34 Th. 1999; PP No. 65 Th. 2001; Perda No. 3 Th. 2001; Perda No. 4 Th. 2002 \n PERDA ini mengatur mengenai nama, objek dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak; masa pajak dan saat terutang pajak kendaraan bermotor \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2003. \n PERDA ini menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1998 Nomor 13 Seri A Nomor 1) \n 11 hal. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1998 Nomor 13 Seri A Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Latar belakangnya adalah adanya perubahan dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perlunya penyesuaian peraturan daerah yang ada. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sumber pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Objek pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, dengan pengecualian untuk kendaraan milik Pemerintah Pusat dan Daerah, kedutaan/konsulat asing (dengan asas timbal balik), dan pabrikan/importir yang kendaraannya hanya untuk dipamerkan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak dihitung dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Tarif pajak berbeda berdasarkan jenis kendaraan: 1,5% untuk kendaraan bukan umum, 1% untuk kendaraan umum, dan 0,5% untuk alat berat. Masa pajak adalah 12 bulan, dibayar di muka, dan pajak terutang saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan.","transitional_provisions","1. Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.\n2. Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1998 Nomor 13 Seri A Nomor 1)","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA
NUMBER 4 OF 2003
ABOUT
MOTOR VEHICLE TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Number 1 of 1998 has stipulated regulations regarding Motor Vehicle Tax;
that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, which was then followed up by Government Regulation Number 65 of 2001 concerning Regional Taxes, the provisions regarding Motor Vehicle Tax have been re-regulated;
that in connection with the matters in letters a and b above, and for the implementation of Motor Vehicle Tax collection in the Province of the Special Capital Region of Jakarta, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc97ed6c-38f1-4c8c-8a84-e70b291b652f","actionData","errors"]