[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc97b587-5f01-40b9-9760-bca2639e7f1a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-12-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sekadau","place_of_enactment","Sekadau","theme","Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/NO.7, TLD No.7, LL KAB SEKADAU: 68 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, daerah dapat memberikan dan menyediakan jasa dengan pembayaran retribusi \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2006, UU No.18 Tahun 2008, UU No.28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.37 Tahun 2007, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP NO.45 Tahun 2008, PP No.69 Tahun 2010, Perpres No.25 Tahun 2008, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.8 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum; Golongan dan Jenis Retribusi; Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa; Pemeriksaan;Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; Insentif Pemungutan dan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi; Peninjauan Tarif Retribusi; Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Sanksi Administrasi; Penagihan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011. \n Pencabutan Perda No.6 Tahun 2007 \n Peraturan ini memiliki 53 halaman dan 15 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 06 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK, KTP dan Akta Catatan Sipil.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /kebersihan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Sekadau. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Tujuan utamanya adalah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengaturan jenis-jenis retribusi jasa umum, meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, dan pengendalian menara telekomunikasi.
Penetapan objek dan subjek retribusi untuk setiap jenis jasa umum.
Penetapan tarif retribusi berdasarkan tingkat penggunaan jasa, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
Pengaturan wilayah pemungutan dan saat terutang retribusi.
Pengaturan tata cara pembayaran retribusi, termasuk penentuan tempat pembayaran dan kemungkinan penundaan, pengangsuran, atau pembebasan bagi wajib retribusi yang tidak mampu.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tata cara pemungutan retribusi, pengajuan keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa, pemeriksaan, serta pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SEKADAU REGENCY
NUMBER 7 OF 2011
ON
GENERAL SERVICE CHARGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEKADAU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that for the purposes of public interest and benefit, the region can provide and provide services with payment of fees;
that in order for the fees collected as an important source of regional income to finance the implementation of regional government to have legal certainty, it is necessary to replace the Regional Regulations on Regional Fees formed based on Law Number 18 of 1997 as amended by Law Number 34 of 2000 on Regional Taxes and Regional Fees because it is no longer in accordance with regional autonomy policies and is adapted to Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Fees;
that in order for the Regional Regulation as referred to in letter b to be prepared and implemented effectively, the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc97b587-5f01-40b9-9760-bca2639e7f1a","actionData","errors"]