[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc979e6d-ff3f-4d47-81b6-e5ecd1dac5d9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-10-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tana Tidung","place_of_enactment","Tideng Pale","theme","PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2018 / No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Pertanian Sub Sektor Peternakan, Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha\r\npeningkatan populasi, mutu genetik ternak, beserta hasil ikutannya yang berlandaskan agroindustri, agrobisnis dan berbasis ekonomi kerakyatan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri; Bahwa dalam usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat, perlu menciptakan iklim usaha yang sehat, yang berwawasan lingkungan dan pemeliharaan Ternak yang tertib dan teratur; bahwa dalam rangka pengendalian penyakit ternak, usaha meningkatkan populasi dan mutu ternak, untuk memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap kualitas dan penjualan produksi ternak maka perlu ditingkatkan upaya pelayanan bidang peternakan dan kesehatan hewan diantaranya pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, pelayanan izin usaha peternakan dan pelayanan inseminasi izin buatan, pengeluaran ternak, izin jagal serta izin usaha obat pemasukan dan hewan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. \n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Zoonosis, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha dan Peternakan Ayam Ras, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang PPNS di Lingkungan Pemda, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Betina Produktif, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/ Permentan/ OT.140/ 1/2013 Tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/Permentan/ OT.140/8/2014 Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hewan, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/ Permentan/ Pd.410/ 9/2014 Tentang Pemotongan Hewan Kurban, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 417/ Kpts/ OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 404 Tahun 2005 tentang Perizinan, Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50/ Hk.050/ Kpts/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah, Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor Tentang 350/ Hk.050/ Kpts/ DJP/Deptan/1990 Petunjuk Pemerintah, Pelaksanaan Redistribusi Ternak, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Kabupaten Tana Tidung. \n Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan peternakan serta kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Tana Tidung, yang mencakup Pengelolaan dan Pengembangan Peternakan, Kesehatan Hewan, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi dan Pelanggaran. Perda ini dibuat untuk memastikan bahwa sektor peternakan di Kabupaten Tana Tidung dapat berjalan dengan baik, berkelanjutan, serta menjamin kesehatan hewan dan keamanan produk hewan bagi masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018. \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Tana Tidung untuk meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak, menciptakan iklim usaha yang sehat dan berwawasan lingkungan, serta memberikan jaminan kualitas produksi ternak kepada masyarakat.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengaturan terhadap usaha peternakan, termasuk budidaya ternak besar, kecil, unggas, sarang burung walet, madu, dan pemanfaatan hewan peliharaan lainnya. Seluruh usaha peternakan harus memenuhi syarat kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Usaha peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat, dengan batasan jenis dan jumlah ternak tertentu. Peternakan rakyat wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan (TDUP).

\n\n

Peraturan ini mengatur pemeriksaan kesehatan hewan yang diperdagangkan, perizinan usaha peternakan (Izin Usaha Peternakan/SIUP dan TDUP), izin jagal, izin usaha obat hewan, dan izin usaha sarang burung walet. Setiap orang atau badan yang melakukan usaha peternakan dengan skala tertentu harus memiliki izin dari Bupati. Izin Usaha Peternakan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha dan harus diregistrasi setiap tahun. Perluasan usaha peternakan memerlukan persetujuan izin perluasan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang bibit, benih, dan bakalan ternak, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, ketertiban pemeliharaan peternakan rakyat, kesehatan hewan, ganti rugi, serta hak dan kewajiban pelaku usaha peternakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34 dapat dipidana dengan kurungan maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANA TIDUNG
NORTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANA TIDUNG REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
ABOUT
ORGANIZATION OF LIVESTOCK FARMING AND ANIMAL HEALTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANA TIDUNG,

Considering:

that in order to implement the development of Agriculture in the Livestock Sub-Sector, Livestock Farming and People's Livestock are very important factors in the effort to increase the population, genetic quality of livestock, and their by-products based on agro-industry, agribusiness and based on the people's economy in an effort to create a prosperous and independent society;
that in the Livestock Farming and People's Livestock business, it is necessary to create a healthy business climate that is environmentally sound and orderly and regular Livestock maintenance;
that in order to control livestock diseases, efforts to increase the population and quality of livestock, to provide guarantees

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc979e6d-ff3f-4d47-81b6-e5ecd1dac5d9","actionData","errors"]