[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc8d8609-0041-4f54-8205-f0f484a0da6a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-07-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penataan - pembinaan - gudang
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2021/NO. 19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG
ABSTRAK:	\n \n Gudang sebagai suatu sistem logistik berperan\r\npenting dalam mendorong kelancaran distribusi barang\r\nuntuk memenuhi kebutuhan konsumen. Guna menciptakan kepastian berusaha dan menjamin\r\nkepastian hukum bagi pemilik dan/atau pengelola gudang\r\nserta Pemerintah Kota Pangkalpinang, perlu melaksanakan\r\npenataan dan pembinaan gudang di wilayah Kota\r\nPangkalpinang. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7\r\nTahun 2011 tentang Pendaftaran Gudang, perlu disesuaikan\r\ndengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang\r\nCipta Kerja. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 9 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 16 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012; Perda Kota Pangkalpinang No. 18 Tahun 2016; \n Dalam Peraturan ini diatur tentang pendaftaran gudang; pencatatan administrasi gudang; penataan gudang; pelaporan; pembinaan dan pengawasan; sanksi. Peraturan ini juga memuat tentang ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan\r\nDaerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2011 tentang\r\nPendaftaran Gudang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang\r\nTahun 2011 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 15 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Gudang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang ini mengatur tentang penataan dan pembinaan gudang di wilayah Kota Pangkalpinang. Latar belakangnya adalah pentingnya gudang sebagai sistem logistik untuk kelancaran distribusi barang dan perlunya kepastian hukum bagi pemilik/pengelola gudang serta Pemerintah Kota.

Ketentuan substansial meliputi:

Penggolongan gudang menjadi Gudang Tertutup (Golongan A, B, C, D) dan Gudang Terbuka berdasarkan luas dan kapasitas penyimpanan.
Kewajiban setiap pemilik gudang untuk memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).
Pelimpahan kewenangan penerbitan TDG dari Walikota kepada kepala dinas yang membidangi perizinan.
Kewajiban pengelola gudang untuk menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan.
Pendirian gudang harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pangkalpinang.
Kewajiban Kepala Dinas yang membidangi perdagangan untuk melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG kepada Menteri.
Kewajiban Pengelola Gudang yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang kepada Menteri.
Walikota menugaskan kepala dinas yang membidangi perdagangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan barang di Gudang dan pelaporan.

","transitional_provisions","1. Gudang yang sudah ada dan dibebaskan dari kewajiban pendaftaran sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib didaftarkan sesuai dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.\n2. TDG yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Gudang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku TDG berakhir dan wajib diperpanjang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n3. Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 13 ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.","sanctions","1. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap data dan informasi yang tercantum dalam TDG sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (5), Pemilik Gudang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan TDG.\n2. Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang perdagangan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kota Pangkal Pinang No. 7 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Gudang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/27447/perda-kota-pangkal-pinang-no-7-tahun-2011","f7a665cf-b137-4c70-93dd-5a681e192f63","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PANGKALPINANG
THE PROVINCE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS

REGIONAL REGULATION OF PANGKALPINANG CITY
NUMBER 6 OF 2021
ON
STRUCTURING AND DEVELOPMENT OF WAREHOUSES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PANGKALPINANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that a warehouse as a logistics system plays an important role in encouraging the smooth distribution of goods to meet consumer needs;
that in order to create business certainty and guarantee legal certainty for warehouse owners and/or warehouse manager, warehouse operator as well as the Pangkalpinang City Government, it is necessary to implement structuring and development of warehouses in the Pangkalpinang City area;
that Pangkalpinang City Regional Regulation Number 7 of 2011 concerning Warehouse Registration, needs to be adjusted to Law Number 11 of 2020 on Job Creation;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc8d8609-0041-4f54-8205-f0f484a0da6a","actionData","errors"]