[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc8a9f77-58d6-48b3-b757-a7127e46b895","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karang Asem Nomor 5 Tahun 2010 tentang IZIN GANGGUAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 5 Tahun 2010","number","5","year","2010","published_date","2010-07-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karang Asem","place_of_enactment","Amlapura","theme","IZIN GANGGUAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-IZIN-GANGGUAN
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2010/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN GANGGUAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap peningkatan kegiatan usaha, guna mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan,untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup serta\r\nmenjamin kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha, perlu diatur dengan pemberian Izin Gangguan.\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah,mengamanatkan penetapan izin gangguan dengan peraturan daerah.\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 22 Tahun 1991 tentang Tata Cara dan Retribusi Bagi Perusahaan Yang Harus Memiliki Ijin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie)\r\nsudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009\r\nPeraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3 Tahun 1988\r\nPeraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000\r\nPeraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008\r\n\r\n\r\n\r\n \n BAB I Ketentuan Umum\r\nBAB II Objek dan Subjek\r\nBAB III Kreteria Gangguan\r\nPasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 22 Tahun 1991 tentang Tata Cara dan Retribusi Bagi Perusahaan Yang Harus Memiliki Ijin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 14 Tahun 1992 Seri B Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Gangguan (HO) di Kabupaten Karangasem. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha guna mencegah gangguan dan pencemaran lingkungan, serta untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup dan menjamin kenyamanan berusaha. Hal ini didasarkan pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009. Objek Izin Gangguan adalah tempat usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan, dan/atau pencemaran lingkungan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan, mengubah, atau memperluas tempat usaha. Kriteria gangguan meliputi aspek lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi. Setiap orang atau badan yang mendirikan, mengubah, atau memperluas tempat usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan, kecuali kegiatan yang berada di dalam bangunan yang telah memiliki izin gangguan atau usaha mikro dan kecil yang dampaknya tidak keluar dari bangunan. Kewenangan pemberian izin berada pada Bupati, dengan pelayanan diselenggarakan oleh Badan atau Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemegang Izin Gangguan wajib mendaftarkan ulang setiap 5 tahun sekali.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGASEM REGENCY
NUMBER 5 OF 2010
on
NUISANCE PERMIT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGASEM,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to further optimize the development, control and supervision of increasing business activities, in order to prevent disturbances and environmental pollution, to support environmental preservation and ensure business convenience for business actors, it is necessary to regulate the granting of Nuisance Permits;
that Regulation of the Minister of Home Affairs Number 27 of 2009 concerning Guidelines for Stipulation of Nuisance Permits in the Regions, mandates the stipulation of nuisance permits by regional regulations;
that Regional Regulation of Karangasem Level II Region Number 22 of 1991 concerning Procedures and Levies for Companies That Must Have Permits Based on the Nuisance Act (Hinder Ordonantie)

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc8a9f77-58d6-48b3-b757-a7127e46b895","actionData","errors"]