[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc87c2cb-ed28-4602-8e5d-d7273795ed71","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 10 Tahun 2006","number","10","year","2006","published_date","2006-10-03","effective_date","2006-10-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Makassar","place_of_enactment","Makassar","theme","BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANTUAN-KEUANGAN-PARPOL
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2006/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka tertib administrasi bantuan\r\nkeuangan kepada Partai Politik sesuai dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang\r\nBantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang\r\nBantuan Keuangan Partai Politik \n Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi , Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang\r\nPartai Politik, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang\r\nPemelihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD , Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan , Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971\r\ntentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota\r\nMakassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros\r\ndan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan\r\nDaerah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999\r\ntentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang\r\nmenjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi\r\nSulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005\r\ntentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun\r\n2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan\r\nLaporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada\r\nPartai Politik, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun\r\n2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi\r\ndan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota\r\nMakassar . \n BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2006. \n 15 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2006 mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menertibkan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi serta sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n- Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.\n- Besaran bantuan ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) setiap kursi per tahun.\n- Persyaratan pengajuan bantuan yang harus dipenuhi oleh DPD Partai Politik, termasuk melampirkan Surat Keputusan DPD, foto copy Surat Keterangan Nomor Wajib Pajak, Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi, dan Surat Pernyataan.\n- Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.\n- Tata cara penyerahan bantuan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa kepada Bendahara DPD.\n- Kewajiban penyampaian laporan penggunaan bantuan oleh Pengurus DPD kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MAKASSAR

MAKASSAR CITY REGULATION
NUMBER 10 OF 2006
ΤΕΝΤANG
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAKASSAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that in order to properly administer financial assistance to Political Parties in accordance with Government Regulation Number 29 of 2005 on Financial Assistance to Political Parties, it is necessary to stipulate a Makassar City Regional Regulation on Financial Assistance to Political Parties. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Law Number 29 of 1959 on the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822); \n Law Number 31 of 2002 on Political Parties (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 Number 138,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc87c2cb-ed28-4602-8e5d-d7273795ed71","actionData","errors"]