[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc82ec54-bbe0-4ec0-8c69-3e528e750c39","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025","number","10","year","2025","published_date","2025-02-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"92e92caa-7c7b-4324-a088-7bb318232860","Badan Usaha Milik Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara","subject_matter","PP ini mengatur mengenai organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang BUMN. Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian tugas dan kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang tentang BUMN. Badan dimaksud merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Organ Badan terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Pengaturan organisasi dan tata kelola Danantara dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang memadai bogi Danantara dalam melaksanakan pengelolaan BUMN secara efektif.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi dan Tata Kelola - Badan Pengelola Investasi - Daya Anagata Nusantara
2025
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 10, LN 2025 (26), TLN (7098) : 22 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3P dan Pasal 3AA ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 19 Tahun 2003. \n PP ini mengatur mengenai organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang BUMN. Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian tugas dan kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang tentang BUMN. Badan dimaksud merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Organ Badan terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Pengaturan organisasi dan tata kelola Danantara dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang memadai bogi Danantara dalam melaksanakan pengelolaan BUMN secara efektif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2025. \n Untuk pertama kali, dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas Badan, Presiden dapat mengangkat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai Kepala Badan Pelaksana. \n Pada saat awal pembentukan Badan, sumber daya manusia pada Badan dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau pegawai BUMN. \n Lampiran file: 28 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 22 dan penjelasan hlm 23 s.d. 28) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola oleh BUMN dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Badan ini diharapkan menjadi mitra strategis bagi investor asing dengan landasan hukum dan kelembagaan yang kuat serta menerapkan praktik dan standar internasional.

Ketentuan Substansial: Badan ini memiliki kewenangan untuk mengelola dividen BUMN, menyetujui penambahan atau pengurangan modal, dan membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional bersama Menteri. Badan bertanggung jawab kepada Presiden dan berkedudukan di Ibukota Negara. Struktur organisasi Badan terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, dengan tugas masing-masing untuk mengawasi dan mengelola operasional Badan. Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana memiliki hak atas remunerasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

","transitional_provisions","1. Pada saat awal pembentukan Badan, sumber daya manusia pada Badan dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau pegawai BUMN.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[107],{"_108":109,"_110":111,"_36":112},"text","PP No. 19 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349414/pp-no-19-tahun-2026","2da99f94-8ea1-40d0-bace-69f01f6fb9f3","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2025
CONCERNING
ORGANIZATION AND GOVERNANCE OF THE ANAGATA NUSANTARA INVESTMENT MANAGEMENT AUTHORITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 3P and Article 3AA paragraph (1) of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises as amended several times, most recently by Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Organization and Governance of the Anagata Nusantara Investment Management Authority;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 70, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4297) as amended several times, most recently by Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 25, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7097);

DECIDES:

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION CONCERNING THE ORGANIZATION AND GOVERNANCE OF THE ANAGATA NUSANTARA INVESTMENT MANAGEMENT AUTHORITY.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc82ec54-bbe0-4ec0-8c69-3e528e750c39","actionData","errors"]