[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc7a94f8-966b-4db9-867a-63ddabbf0eec","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004","number","4","year","2004","published_date","2004-05-10","effective_date","2004-05-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bekasi","place_of_enactment","Cikarang Pusat","theme","Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi - pembentukan
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Bekasi Tahun 2004 No 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan; bahwa dalam rangka penyesuaian Organisasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana pada huruf b di atas didasarkan pada kewenangan, karakteristik, potensi, visi misi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga; bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah; \n Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Staf Ahli Bupati, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan Dan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2004. \n 51 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menyesuaikan organisasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi berdasarkan kewenangan, karakteristik, potensi, visi misi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga. Peraturan ini membentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, dan Kelurahan.

Sekretariat Daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah. Dinas Daerah melaksanakan kewenangan desentralisasi, perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas. Lembaga Teknis Daerah melaksanakan tugas tertentu yang sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten, meliputi perumusan kebijakan teknis dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sekretariat DPRD memberikan pelayanan kepada anggota DPRD, meliputi fasilitasi rapat, pelaksanaan urusan rumah tangga, dan pengelolaan tata usaha DPRD. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang memiliki wilayah kerja tertentu dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi serta petunjuk pelaksananya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.\n2. Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.\n3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BEKASI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BEKASI REGENCY

NUMBER: 4 YEAR 2004

CONCERNING

FORMATION OF ORGANIZATION OF REGIONAL APPARATUS OF BEKASI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BEKASI

\n\n \n \n

Considering:

that in the implementation of Government Regulation Number 84 of 2000 concerning Guidelines for Regional Apparatus Organizations, it has been revoked and declared no longer valid and replaced by Government Regulation Number 8 of 2003 concerning Guidelines for Regional Apparatus Organizations;
that in order to implement Government Regulation Number 8 of 2003 concerning Guidelines for Regional Apparatus Organizations, Bekasi Regency Regional Regulation Number 35 of 2001 concerning Formation of Regional Apparatus Organizations of Bekasi Regency needs to be reviewed for adjustment;
that in the context of adjusting the Institutional Organization

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc7a94f8-966b-4db9-867a-63ddabbf0eec","actionData","errors"]