[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc6ad4fd-2d38-4b73-83fc-01b73a4fa698","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2020 tentang PERPUSTAKAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-09-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkayang","place_of_enactment","Bengkayang","theme","PERPUSTAKAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perpustakaan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2020/NO.2,TLD NO.2, LL KAB BENGKAYANG:18 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERPUSTAKAAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa perpustakaan merupakan sarana penting dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca dan melestarikan serta mendayagunakan koleksi daerah dan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat; \n pasal 18 ayat (6) UUD RI tahun 1945; UU no.10 tahun 1999; UU no.43 Tahun 2007; UU no.23 Tahun 2014; PP no.24 Tahun 2014; \n peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Hak, Kewajiban dan Kewenangan; Penyelenggaraan Perpustakaan; Jenis Perpustakaan; Standar Nsional Perpustakaan; Pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno; Pembudayaan kegemaran membaca; Peran Serta Masyarakat; kerja Sama dan Kemitraan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020. \n 14 halaman peraturan dan 4 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan budaya gemar membaca, melestarikan, dan mendayagunakan koleksi daerah serta naskah kuno. Latar belakangnya adalah belum adanya standar hukum yang mengatur mengenai perpustakaan di Kabupaten Bengkayang, sehingga penyelenggaraan perpustakaan belum optimal.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak dan kewajiban masyarakat terkait perpustakaan, termasuk hak memperoleh layanan, mendirikan perpustakaan, serta kewajiban menjaga kelestarian koleksi dan naskah kuno.
Kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan, termasuk menetapkan kebijakan, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan perpustakaan.
Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan, meliputi perpustakaan kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, masyarakat, keluarga, dan pribadi.
Jenis perpustakaan yang diatur, yaitu perpustakaan umum, sekolah, perguruan tinggi, khusus, keliling, taman bacaan masyarakat, dan sudut baca.
Standar Nasional Perpustakaan yang meliputi standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan.
Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno yang memuat budaya daerah.
Pembudayaan kegemaran membaca melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.
Kerja sama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan perpustakaan.
Pembinaan dan pengawasan bidang perpustakaan yang dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
Pendanaan perpustakaan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan, menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno, menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan, mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan, mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan, dan menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda administratif.\n2. Setiap sekolah yang tidak menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pemberhentian bantuan pembinaan.\n3. Masyarakat yang tidak mendaftarkan Naskah Kuno yang dimilikinya ke Perpustakaan nasional melalui Perpustakaan Kabupaten dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
REGIONAL REGULATION OF BENGKAYANG REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
TENTANG
LIBRARY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI BENGKAYANG,

Considering / Whereas :

that libraries are an important means to improve the culture of reading and to preserve and utilize regional collections and ancient manuscripts owned by the community;
that Bengkayang Regency does not yet have legal standards governing libraries, so that the implementation of libraries has not been carried out optimally in accordance with library standards based on laws and regulations;
that based on the provisions in Article 8 of Law Number 43 of 2007 on Libraries, the Regency Government is obliged to guarantee the organization and development of libraries in the Daerah;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Libraries;

Bearing in Mind /

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc6ad4fd-2d38-4b73-83fc-01b73a4fa698","actionData","errors"]