[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc6570b9-a692-4309-8d28-27c5198ea7fb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2009","number","2","year","2009","published_date","2009-01-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2009/NO.02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan, perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari retribusi daerah;Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar. \n Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997;Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Nama, Objek Dan Subyek Retribusi;Golongan Retribusi;Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Strktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;Wilayah Pemungutan;Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang;Surat Pendaftaran;Penetapan Retribusi;Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemungutan;Sanksi Administrasi;Tata Cara Pembayaran;Tata Cara Penagihan;Keberatan;Pengembalian Kelebihan Pembayaran;Pengurangan, Keringanan Dan pembebasan Retribusi;Kadaluwarsa Penagihan;Penyidikan;Ketentuan Peralihan;Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah, khususnya dari pelayanan pasar. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.

Peraturan ini mengatur tentang retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi halaman/pelataran, los, dan kios yang disediakan khusus untuk pedagang. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, kelas pasar yang digunakan, serta jangka waktu pemakaian.

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah barang yang dijual serta fasilitas yang digunakan (halaman/pelataran, los, atau kios), luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian. Kelas pasar ditetapkan oleh Bupati. Wajib retribusi diwajibkan mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) sebagai dasar perhitungan retribusi. Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pelaksana pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Balangan yang dilimpahkan kepada Kasi Pendapatan/UPTD Kecamatan atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 100% dari retribusi yang terutang.

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB kepada Bupati. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

","transitional_provisions","1. Sebelum terbentuknya Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Balangan, maka tanggung jawab pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BALANGAN REGENCY
NUMBER 02 YEAR 2009

REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 02 YEAR 2009
CONCERNING
MARKET SERVICE FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BALANGAN,

Considering:

that to implement the provisions of Article 24 paragraph (1) of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Fees and Article 2 paragraph (2) of Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Fees;
that in order to increase local revenue for development financing, it is necessary to explore sources of income derived from regional fees;
That based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Market Service Fee;

In view of:

Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Fees (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1997 Number 41, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc6570b9-a692-4309-8d28-27c5198ea7fb","actionData","errors"]