[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc62949b-f3ab-476b-b5d9-5e3f5656ce16","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 5 Tahun 2014","number","5","year","2014","published_date","2014-10-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu","place_of_enactment","Rantauprapat","theme","Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN PERTAMBANGAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui,\r\nb. Bahwa salah satu upaya pembinaan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah adalah pemberian izin pertambangan,\r\nc. Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c Peraturan Pemerintah No,. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan Badan Usaha, koperasi dan Perorangan. \n 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, 2. UU No. 7 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumut, 3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 4. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. \n Ketentuan Umum, Bahan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan, Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan, Izin Pertambangan Rakyat, Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan, Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Operasi Produksi, tata Cara Penyampaian Laporan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014. \n 20 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan bertujuan untuk mengelola sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, dan berkelanjutan demi kemakmuran masyarakat daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) oleh Bupati. IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan, sementara IPR diberikan kepada penduduk setempat atau kelompok masyarakat/koperasi setelah penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Hak dan Kewajiban:

IUP: Mengatur tahapan pemberian IUP (WIUP dan IUP), persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
IPR: Mengatur persyaratan administratif, teknis, dan finansial untuk memperoleh IPR, luas wilayah IPR (perseorangan maks. 1 ha, kelompok maks. 5 ha, koperasi maks. 10 ha), jangka waktu IPR (maks. 5 tahun dan dapat diperpanjang).
Kewajiban Pemegang IPR: Melakukan penambangan paling lambat 3 bulan setelah IPR terbit, mematuhi peraturan K3, mengelola lingkungan, membayar iuran, dan menyampaikan laporan berkala.

Peraturan ini juga mengatur penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan karena force majeure, keadaan yang menghalangi, atau kondisi daya dukung lingkungan, serta kewajiban pemegang IUP selama penghentian sementara. Selain itu, diatur pula mengenai kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara IUP, dan/atau pencabutan IUP.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF LABUHANBATU REGENCY
NUMBER 5 OF 2014

REGIONAL REGULATION OF LABUHANBATU REGENCY
NUMBER 5 OF 2014
CONCERNING
MINING PERMIT FOR NON-METALLIC MINERALS
AND ROCKS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LABUHANBATU,

Considering:

that non-metallic mineral mining and rock mining are natural resources as a gift from God Almighty which are a potential of natural resources that cannot be renewed, so that their management needs to be carried out efficiently, effectively, responsibly and sustainably and their utilization is aimed at the prosperity and welfare of the community in the region;
that one of the efforts of guidance and control by the Regional Government is the granting of mining permits for non-metallic minerals and rocks to providers of non-metallic mineral mining and rock mining as an operational permit to conduct business in the field of non-metallic mineral mining and rock mining;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc62949b-f3ab-476b-b5d9-5e3f5656ce16","actionData","errors"]