[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc5dbdc8-70c8-4bc5-b9e5-7254507c9ca5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-03-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2021/ No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan Daerah untuk\r\npeningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,\r\nkesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan\r\nkualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, diperlukan\r\nadanya perencanaan Pembangunan Daerah;\r\nb. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan\r\nyang baik berdasarkan asas-asas dan prinsip yang melekat agar\r\nPembangunan Daerah dapat berjalan efektif dan efisien, perlu\r\ndidukung dengan perencanaan Pembangunan Daerah yang\r\nmerupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan\r\npembangunan nasional;\r\nc. bahwa untuk menjamin agar dapat disusun perencanaan\r\npembangungan daerah yang terintegrasi dan konsisten, serta\r\nuntuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang\r\nterlibat dalam perencanaan Pembangunan Daerah, diperlukan\r\npengaturan hukum yang mendukungnya;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada\r\nhuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;\r\n \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004; . Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020; \n Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah; Tata Cara Penyusunan RPJPD; Tata Cara Penyusuanan RPJMD; Tata Cara Penyusunan RKPD; Tata Cara Penyusunan Resntra Perangkat Daerah; Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah; Data dan Informasi Pembangunan Daerah; Pagu Indikatif; Penyusunan RKPD Dalam Hal Daerah Belum Memiliki RPJMD; Kaidah Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; KLHS; Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara evaluasi Rangcangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD; Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah; Pertisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021. \n 110 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64)\n2. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20)\n3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113)\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170)\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 175)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam merencanakan, menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuannya adalah mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. *Proses Perencanaan Pembangunan Daerah*:\n * Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.\n * Tahapan penyusunan, mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, hingga penetapan.\n * Pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan.\n2. *Data dan Informasi Pembangunan Daerah*:\n * Pengelolaan data dan informasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).\n * Jenis data dan informasi yang dikelola, termasuk kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi, keuangan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing.\n3. *Pagu Indikatif*:\n * Penggunaan pagu indikatif sebagai acuan kerangka pendanaan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.\n * Jenis pagu indikatif, termasuk pagu kabupaten, Perangkat Daerah, kuota kecamatan, dan pokok-pokok pikiran DPRD.\n4. *Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*:\n * Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana Pembangunan Daerah.\n * Proses pemantauan dan supervisi untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan.\n5. *Perubahan Rencana Pembangunan Daerah*:\n * Kondisi yang memungkinkan perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.\n * Prosedur perubahan rencana, termasuk tahapan penyusunan dan penetapan.","transitional_provisions","Dokumen rencana Pembangunan Daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.\n2. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.\n3. Bupati yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEBUMEN
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 4 OF 2021

ON
REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING SYSTEM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEBUMEN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to implement Regional Development to improve and equalize community income, employment opportunities, business fields, improve access and quality of public services and regional competitiveness, Regional Development planning is needed;
that in order to implement good governance based on inherent principles and principles so that Regional Development can run effectively and efficiently, it needs to be supported by Regional Development planning which is a unity in the national development planning system;
that to ensure that integrated and consistent regional development planning can be prepared, and to provide legal certainty to all parties

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc5dbdc8-70c8-4bc5-b9e5-7254507c9ca5","actionData","errors"]