[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc554453-c137-4fc2-9013-41c98c9fd011","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2014","number","13","year","2014","published_date","2014-07-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir","place_of_enactment","Bagan Siapi-api","theme","Retribusi Rumah Potong Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2014 NOMOR 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber\r\n pendapatan daerah yang penting guna membiayai\r\n pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan\r\n pelayanan kepada masyarakat serta dengan mewujudkan\r\n kemandirian daerah dan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 \r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\nmaka Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk memungut \r\nRetribusi Rumah Potong Hewan. \n Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. \n Dalam peraturan ini berisi tentang retribusi rumah potong hewan yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta dengan mewujudkan kemandirian daerah.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2014. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Rokan Hilir. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pemotongan hewan. Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan fasilitas tersebut. Wajib retribusi adalah pihak yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Retribusi pemotongan hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur melalui jenis pelayanan, jenis fasilitas, dan jumlah hewan ternak yang dipotong. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis, dan jumlah ternak, meliputi pemeriksaan ante/post mortem, biaya pemotongan, transportasi daging, pelayanan kandang penitipan, pemotongan darurat, pelayanan pemeriksaan laboratorium, dan pelayanan pemakaian ruang pendingin. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan disetorkan ke Kas Daerah. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati. Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

Peraturan ini juga mengatur tentang penagihan retribusi, kadaluwarsa penagihan, pembetulan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi, serta sanksi administrasi berupa bunga jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar. Selain itu, terdapat ketentuan pidana berupa pidana kurungan atau denda bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ROKAN HILIR
REGIONAL REGULATION OF ROKAN HILIR REGENCY
NUMBER 13 OF 2014
CONCERNING
RETRIBUTION FOR SLAUGHTERHOUSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ROKAN HILIR,

Considering :

that Regional Retribution is one source of
regional revenue that is important to finance
the implementation of regional government in carrying out
services to the community and by realizing
regional independence;
that with the enactment of Law Number 28
Year 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution,
the Regional Government is allowed to collect
Retribution for Slaughterhouses;
that based on the considerations as intended
in letters a and b, it is necessary to establish a Regulation
Regional Regulation of Rokan Hilir Regency concerning Retribution for Slaughterhouses;

In view of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of
Indonesia;
Law Number 53 of 1999 concerning
Establishment of Pelalawan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc554453-c137-4fc2-9013-41c98c9fd011","actionData","errors"]