[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc53b86d-e499-461a-b751-5394f2bec0c0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-10-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang","place_of_enactment","Tangerang","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, BD.2018/No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan indentitas kependudukan kepada seluruh penduduk di daerah yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2006 yg telah diubah dg UU No 24Th 2013; UU No 25 Th 2009; UU No 23 th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 27 Th 1994 yg telah diubah dg PP No 57 Th 2009; PP No 37 Th 2007; Perpres No 25 Th 2008; Perpres No 26 Th 2009; Perda No 4 Th 2010 yg telah diubah dg Perda No 6 Th 2014. \n Perubahan Peraturan Daerah Kota Tangerang No 4 tahun 2010 menjadi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018. \n Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 tahun 2010. \n Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 tahun 2018. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, serta untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik bagi anak berusia kurang dari 17 tahun yang belum menikah.

Perubahan meliputi penambahan definisi terkait anak dan Kartu Identitas Anak (KIA), penerbitan KIA untuk anak berusia kurang dari 17 tahun, dan penegasan bahwa pengurusan dan penerbitan peristiwa penting tidak dipungut biaya. Selain itu, pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara online. Peraturan ini juga menghapus beberapa pasal terkait denda keterlambatan pengurusan administrasi kependudukan.

Dengan perubahan ini, Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat Kota Tangerang untuk segera mengurus administrasi kependudukan. Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANTEN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF TANGERANG CITY
NUMBER 9 OF 2018
ON
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2010
ON THE IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANGERANG,

\n\n \n \n

Considering :

that the Regional Government is obliged to provide population identities to all residents in the region that apply nationally as an effort to protect and fulfill the constitutional rights of citizens;
that providing population identities to children under 17 years of age and unmarried will encourage increased data collection, protection and public services to realize the best rights for children;
that the implementation of population administration has been stipulated by Regional Regulation Number 4 of 2010 concerning the Implementation of Population Administration as amended by Regional Regulation Number 6 of 2014 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc53b86d-e499-461a-b751-5394f2bec0c0","actionData","errors"]