[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc4f3cab-c10b-4c40-8a47-9255cd1cc01a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Peghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025","number","51","year","2025","published_date","2025-07-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemungutan Pajak Peghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak-pph22-impor
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 51, BN.2025 (549/106 hlm)
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Pemungutan Pajak Peghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keadilan,\r\ndan kemudahan administrasi dalam pengenaan pajak\r\npenghasilan dari kegiatan usaha bulion dan impor emas\r\nbatangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap\r\nketentuan mengenai pemungutan pajak penghasilan\r\nPasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas\r\npenyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau\r\nkegiatan usaha di bidang lain;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan\r\nketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7\r\nTahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor\r\n2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan\r\ntentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22\r\nSehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan\r\nBarang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan\r\nUsaha di Bidang Lain; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, . Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2025. \n 106 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. \n\n- *Latar Belakang dan Tujuan:*\n - Untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan administrasi dalam pengenaan pajak penghasilan dari kegiatan usaha bulion dan impor emas batangan.\n\n- *Ketentuan Substansial:*\n - **Pemungut Pajak:** Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha di bidang industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, agen tunggal pemegang merek, produsen atau importir bahan bakar minyak, badan usaha industri atau eksportir yang membeli bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, badan usaha yang membeli komoditas tambang, dan Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.\n - **Objek Pemungutan:** Impor barang, ekspor komoditas tambang, pembelian barang oleh Instansi Pemerintah, pembelian barang dan/atau bahan oleh BUMN, penjualan hasil produksi industri tertentu, penjualan kendaraan bermotor, penjualan bahan bakar minyak, pembelian bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, pembelian komoditas tambang, dan pembelian emas batangan.\n - **Tarif Pemungutan:** Tarif bervariasi tergantung pada jenis barang dan pihak pemungut, mulai dari 0,1% hingga 10% dari nilai impor atau harga pembelian/penjualan.\n - **Pengecualian Pemungutan:** Impor barang yang tidak terutang PPh, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan/atau PPN, impor sementara, impor kembali, dan pembayaran tertentu yang dilakukan oleh pemungut pajak dengan batasan nilai tertentu.\n - **Waktu Pemungutan:** PPh Pasal 22 atas impor terutang saat pembayaran bea masuk, atas ekspor saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean ekspor, atas pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN terutang pada saat pembayaran, atas penjualan hasil produksi terutang pada saat penjualan, atas penjualan bahan bakar minyak terutang pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang, atas pembelian bahan-bahan terutang pada saat pembelian.\n - **Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan:** Pemungut pajak wajib menyetor PPh Pasal 22 ke Kas Negara dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pajak.","transitional_provisions","1. Surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor yang telah diperoleh Wajib Pajak, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.\n2. Atas permohonan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak tetapi belum diterbitkan surat keterangan bebas sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.\n3. Atas surat keterangan bebas yang diterbitkan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.","sanctions","1. Pemungut pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 51 OF 2025
CONCERNING
COLLECTION OF INCOME TAX ARTICLE 22 IN CONNECTION WITH
PAYMENTS FOR THE SUPPLY OF GOODS AND ACTIVITIES IN THE FIELD OF
IMPORT OR BUSINESS ACTIVITIES IN OTHER FIELDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to provide legal certainty, justice,\nand ease of administration in the imposition of income tax from bullion business and gold import\nbars, it is necessary to adjust the\nprovisions regarding income tax collection\nArticle 22 in connection with payments for\nthe supply of goods and activities in the field of import or\nbusiness activities in other fields;
that based on the considerations as\nreferred to in letter a, and to implement\nthe provisions of Article 22 paragraph (2) of Law Number 7\nof 1983 concerning Income Tax as\nhas been

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc4f3cab-c10b-4c40-8a47-9255cd1cc01a","actionData","errors"]