[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc45bfd5-2e75-4116-bf47-3ff48eff42fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-02-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majalengka","place_of_enactment","Majalengka","theme","Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2008/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Majalengka. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan seperti koordinasi pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, dan pelayanan masyarakat.

Susunan organisasi kecamatan terdiri atas Camat, Sekretariat (dengan Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan), Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pekerjaan Umum dan Pembangunan, Seksi Ekonomi, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pendidikan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan. Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Lurah bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan seperti pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Susunan organisasi kelurahan terdiri atas Lurah, Sekretaris, Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Rincian tugas satuan organisasi kecamatan dan kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pembiayaan kecamatan dan kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

","transitional_provisions","1. Perangkat daerah yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya dan sah keberadaannya sampai dilakukannya reposisi pejabat dalam jabatan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
MAJALENGKA REGENCY

COPY

NUMBER : 7
YEAR 2008

REGIONAL REGULATION OF MAJALENGKA REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2008
CONCERNING
THE POSITION, MAIN DUTIES AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF
SUB-DISTRICTS AND VILLAGES IN MAJALENGKA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAJALENGKA,

Considering :	that as implementation of the provisions of Article 28 of the Regional Regulation of Majalengka Regency Number 3 of 2008 concerning the Establishment of Regional Apparatus of Majalengka Regency, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Position, Main Duties and Organizational Structure of Sub-districts and Villages in Majalengka Regency.
In view of :	Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regencies within the Province of West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia 1950) as amended by Law Number 4 of 1968 concerning the Establishment of Purwakarta Regency and Subang Regency by Amend

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc45bfd5-2e75-4116-bf47-3ff48eff42fc","actionData","errors"]