[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc42a3a7-9d3b-4023-9d11-bfa745428ee2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-06-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kediri","place_of_enactment","Kediri","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 53
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa perkembangan penduduk Kota Kediri dari tahun\r\nke tahun harus diimbangi dengan peningkatan\r\npelayanan publik dalam bidang kependudukan ;\r\nb. bahwa pengenaan sanksi administratif berupa denda\r\ndirasakan kurang efektif serta menjadikan kendala bagi\r\npenduduk di Kota Kediri, karena penduduk merasa\r\nkeberatan dan enggan mengurus dokumen\r\nkependudukan yang pada akhirnya berakibat tidak\r\ntertibnya pelaporan peristiwa kependudukan; \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang\r\nAdministrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006\r\ntentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011\r\ntentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk\r\nBerbasis Nomor Induk Kependudukan sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015\r\ntentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen; Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2015\r\ntentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan \n mengatur mengenai perubahan kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan administrasi kependudukan dan sanksi nya \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018. \n PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI\r\nNOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN\r\nADMINISTRASI KEPENDUDUKAN \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Latar belakang perubahan ini adalah perkembangan penduduk Kota Kediri yang perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik di bidang kependudukan, serta kurang efektifnya pengenaan sanksi administratif berupa denda yang dirasakan memberatkan warga.

\n\n

Perubahan meliputi definisi istilah, kewenangan pemerintah daerah dan kewajiban dinas terkait administrasi kependudukan, persyaratan penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI yang pindah alamat, penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus, jenis dokumen kependudukan, dan kewajiban membawa KTP-el saat bepergian.

\n\n

Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk mempermudah warga dalam pengurusan dokumen kependudukan dengan menghapuskan atau mengurangi sanksi administratif, sehingga meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan memudahkan kontrol manajemen pelayanan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).\n2. Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF KEDIRI
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY
NUMBER 4 OF 2018
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY
NUMBER 7 OF 2015 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF
POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KEDIRI,

\n\n \n \n

Considering:

that the population development of Kediri City from year to year must be balanced with improved public service in the field of population;
that the imposition of administrative sanctions in the form of fines is considered less effective and creates obstacles for residents in Kediri City, because residents feel burdened and reluctant to take care of population documents, which ultimately results in the disorderliness of reporting population events;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Amendments to Regional Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc42a3a7-9d3b-4023-9d11-bfa745428ee2","actionData","errors"]