[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc408b78-4dd7-483c-9be0-41b903c57a64","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008","number","2","year","2008","published_date","2008-07-10","effective_date","2008-07-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Kesetaraan Difabel","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KESETARAAN DIFABEL
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2008/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kesetaraan Difabel
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memberikan jaminan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya difabel, diperlukan pengaturan mengenai kesetaraan difabel; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk peraturan daerah tentang kesetaraan difabel; \n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 ; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan dan sasaran, hak dan kewajiban difabel, kewajiban pemerintah daerah, penggolongan difabel, pelayanan hak-hak difabel, larangan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2008. \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surakarta ini mengatur tentang kesetaraan difabel dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial difabel dalam segala aspek kehidupan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan difabel diarahkan untuk mencapai sasaran pelayanan pendidikan, kesehatan, kesempatan berperan serta dalam pembangunan daerah, bantuan sosial, dan hak-hak ketenagakerjaan. Setiap difabel memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan warga masyarakat lainnya. Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan kesetaraan difabel melalui perlindungan dari eksploitasi, penyusunan kebijakan pelayanan publik, serta keterbukaan informasi. Penggolongan difabel dilakukan untuk kepentingan pelayanan rehabilitasi, meliputi difabel mampu rawat, latih, dan didik. Pelayanan hak-hak difabel meliputi aksesibilitas fisik, rehabilitasi, pendidikan, kesempatan kerja, peranserta dalam pembangunan, dan bantuan sosial. Pemerintah daerah wajib menyediakan aksesibilitas fisik pada fasilitas publik, menyelenggarakan rehabilitasi berbasis panti, sumberdaya masyarakat, dan keluarga, serta memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan. Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan swasta yang mempekerjakan minimal 100 orang wajib mempekerjakan 1 difabel. Pemerintah daerah juga harus membuka ruang informasi dan peranserta difabel dalam pembangunan, serta memberikan bantuan sosial berupa pelayanan administrasi, informasi, dan bantuan finansial/material.

","transitional_provisions","1. Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang sudah beroperasi, tetapi belum menyediakan aksesibilitas bagi difabel sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan aksesibilitas bagi difabel.","sanctions","Setiap penyelenggara pekerjaan dan/atau jasa yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi oleh Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.\n\nSetiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SURAKARTA CITY YEAR 2008 NUMBER 2
GOVERNMENT OF SURAKARTA CITY
REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 2 OF 2008
CONCERNING
DISABILITY EQUALITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that for legal certainty in the implementation of regional government in order to provide guarantees for respect for human rights, especially for persons with disabilities, it is necessary to regulate disability equality; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a regional regulation on disability equality; \n \n
In View of :	\n \n Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of Large City Regions within the Province of Central Java, West Java, and the Special Region of Yogyakarta (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 45); \n Law Number 6 of 1974

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc408b78-4dd7-483c-9be0-41b903c57a64","actionData","errors"]