[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc386e3f-e96a-4396-aefa-ddc457be7f98","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan pasar Rakyat dan Toko Swalayan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2017","number","14","year","2017","published_date","2017-11-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Penataan pasar Rakyat dan Toko Swalayan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pasar rakyat_toko swalayan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD No.14/2017, No Reg Perda 14/2017, TLD No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan pasar Rakyat dan Toko Swalayan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sejalan dengan perkembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan di Kabupaten Jepara, diperlukan penataan, pembinaan, dan kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat. Bahwa untuk melakukan penataan dan meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan serta pengendalian terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, dan kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat. Bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong, guna makin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. \n Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah:\r\nPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011 – 2031. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nKetentuan Umum, Ruang Lingkup Dan Tujuan, Penataan, Lokasi Dan Jarak, Kemitraan Usaha, Perizinan, Tenaga Kerja, Waktu Pelayanan, Hak, Kewajiban Dan Larangan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2017. \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penataan pasar rakyat dan toko swalayan di Kabupaten Jepara. Latar belakangnya adalah perlunya penataan dan pembinaan usaha perdagangan agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan memiliki kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk menjamin keseimbangan usaha perdagangan besar, menengah, dan kecil, serta mencegah praktik usaha yang tidak sehat.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi:

\n\n

Penataan Pasar Rakyat: Lokasi harus sesuai RTRW dan RDTR, memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat, menyediakan areal parkir, dan menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Sistem penataan pedagang dikelompokkan berdasarkan jenis barang dagangan.
Penataan Toko Swalayan: Toko swalayan diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan (minimarket, supermarket, department store, perkulakan) dan sistem penjualan. Lokasi harus sesuai RTRW dan RDTR, memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, memperhatikan jarak dengan pasar rakyat, menyediakan areal parkir, dan menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Pendirian minimarket diutamakan bagi pelaku usaha lokal.
Analisis Kondisi Sosial Ekonomi: Meliputi struktur penduduk, tingkat pendapatan, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, kemitraan dengan UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal, ketahanan pasar rakyat, keberadaan fasilitas sosial, dampak pendirian toko swalayan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
Lokasi dan Jarak: Toko swalayan berjaringan hanya diizinkan di jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Setiap pengelola hanya boleh memiliki maksimal 2 unit toko sejenis per kecamatan. Minimarket dan supermarket berjaringan nasional berjarak minimal 2 km dari pasar rakyat dan usaha sejenis. Department store dan perkulakan berjarak minimal 5 km dari pasar rakyat.
Kemitraan Usaha: Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib menjalin kemitraan dengan usaha kecil, minimal 5 jenis produk. Kemitraan dapat berupa kerjasama penyelenggaraan usaha, pemasaran, penyediaan tempat usaha, atau penerimaan produk. Syarat perdagangan harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan.
Perizinan: Setiap pelaku usaha pasar rakyat dan toko swalayan wajib memiliki izin usaha perdagangan dari Bupati, kecuali yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Izin terdiri dari Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS). Setiap pedagang di pasar rakyat wajib memiliki izin menempati tempat jualan.
Tenaga Kerja: Pengelola wajib mempekerjakan tenaga kerja WNI, dengan mengutamakan tenaga kerja lokal minimal 70%.
Waktu Pelayanan: Waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
Hak, Kewajiban, dan Larangan: Mengatur hak dan kewajiban pengelola dan pedagang, serta larangan terkait praktik monopoli, penjualan barang kedaluwarsa, minuman beralkohol, dan penggunaan tenaga kerja di bawah umur.
Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","1. Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memiliki izin wajib dilakukan daftar ulang/perpanjangan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.\n2. Pasar Rakyat dan Toko Swalayan tidak diperbolehkan mendirikan bangunan usaha sebelum mendapatkan izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n3. Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n4. Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 ( satu ) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n5. Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan, departement store, super market dan pengelola jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 8, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 31, 32, dan 33 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.\n2. Selain pidana, dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JEPARA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF JEPARA REGENCY
NUMBER 14 OF 2017
ON
MANAGEMENT OF PEOPLE'S MARKET AND MODERN RETAIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF JEPARA,

\n\n \n \n

Menimbang :

Considering / Whereas that in line with the development of facilities and infrastructure in the trade sector in Jepara Regency, it is necessary to organize, foster, and safeguard rules so that they grow conducive, beneficial, harmonious, fair, and have legal certainty for all members of the community;
Considering / Whereas that in order to carry out structuring and improve guidance, supervision, and control of trading businesses, it is necessary to make efforts to ensure a balance between large, medium and small trading businesses, ease of movement of capital, goods and services, and prevent unhealthy business practices;
Considering / Whereas that freedom of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc386e3f-e96a-4396-aefa-ddc457be7f98","actionData","errors"]