[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc37b2ee-3e7d-4830-878c-ebc09444767d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun No. 15 Tahun 2011","number","15","year","2011","published_date","2011-07-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Madiun","place_of_enactment","Madiun","theme","Pelayanan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan-publik
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Publik\r\n
ABSTRAK:	\n \n Pemerintah Kota Madiun berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik \n UU No 16 Tahun 1950, UU No 5 Tahun 1962, UU No 8 Tahun 1974, UU No 8 Tahun 1981, UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 43 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, PP No 68 Tahun 1999, PP No 58 Tahun 2005, PP No 65 Tahun 2005, PP No 41 Tahun 2007, PP No 53 Tahun 2010, KepmenPAN No 63 Tahun 2003, KepmenPAN No 25 Tahun 2004, KepmenPAN No 118 Tahun 2004, PermenPAN No 20 Tahun 2006, Permendagri No 22 Tahun 2009, Permendagri No 22 Tahun 2009, PermenPAN No 7 Tahun 2010, Perda Kota Madiun No 3 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 4 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 5 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 6 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 7 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 16 Tahun 2009 \n pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan pelayanan jasa publik serta pelayanan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 54 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya meliputi:

Mewujudkan batasan yang jelas mengenai hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan semua pihak terkait.
Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas pemerintahan dan korporasi yang baik.
Memastikan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peraturan ini mengatur pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif yang diselenggarakan oleh SKPD dan BUMD. Walikota adalah pembina penyelenggaraan pelayanan publik dan menunjuk Kepala SKPD dan Direktur BUMD sebagai Penanggungjawab Penyelenggara. Organisasi Penyelenggara wajib menyelenggarakan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi, termasuk pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan, dan pelayanan konsultasi. Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi kinerja Pelaksana secara berkala dan berkelanjutan, serta melakukan upaya peningkatan kapasitas Pelaksana.

Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dituangkan dalam perjanjian berdasarkan standar pelayanan. Penyelenggara memiliki hak dan kewajiban yang jelas, termasuk menyusun standar pelayanan, mempublikasikan Maklumat Pelayanan, menempatkan Pelaksana yang kompeten, dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Masyarakat berhak mengetahui standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan, mendapatkan tanggapan atas pengaduan, dan mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Pola pelayanan publik meliputi fungsional, terpusat, terpadu (satu atap dan satu pintu), dan gugus tugas. Standar pelayanan publik harus dipublikasikan dan mencakup komponen seperti dasar hukum, persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya, produk pelayanan, sarana, kompetensi Pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, jumlah Pelaksana, jaminan pelayanan, dan evaluasi kinerja.

Penyelenggara wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik, meningkatkan kualitas pelayanan, menyusun indeks kepuasan masyarakat, dan menyelenggarakan sistem informasi yang mudah diakses. Pengelolaan sarana dan prasarana harus efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. Penyelenggara wajib memberikan pelayanan khusus kepada kelompok masyarakat tertentu dan dapat menyediakan pelayanan berjenjang. Biaya/tarif pelayanan publik merupakan tanggung jawab Daerah dan/atau masyarakat, dan Penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggaran. Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, DPRD dan/atau KPP. Pengawasan dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal.

","transitional_provisions","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MADIUN
REGIONAL REGULATION OF MADIUN CITY
NUMBER 15 OF 2011
CONCERNING
PUBLIC SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MADIUN,

Considering:

that in order to improve the quality and ensure the provision of public service and to provide protection for the public from abuse of authority in the implementation of public service, the principles of good governance must be applied;
that the Madiun City Government is obliged to organize integrated and sustainable public service in an effort to meet the expectations and demands of the public for the quality of public service;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Public Service;

Remembering:

Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of Large City Regions within the Province of East Java, Central Java, West Java and the Special Region of Yogyakarta (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc37b2ee-3e7d-4830-878c-ebc09444767d","actionData","errors"]