[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc334380-0e2f-4fda-b4d7-9a6489c7f55f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2015-08-11","effective_date","2015-08-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan pendidikan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n peraturan ini dibentuk untuk mengatasi salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan\r\nkualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi,dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil,dan sejahtera \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah ; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU 38 Tahun 2000; UU 20 Tahun 2003; UU 14 Tahun 2005; UU 43 Tahun 2007; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2015; PP 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013; PP 38 Tahun 2007; PP 55 Tahun 2007; PP 47 Tahun 2008; PP 48 Tahun 2008; PP 74 Tahun 2008; PP 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010; peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 144 Tahun 2014; PERDA 7 Tahun 2012 \n Dalam peraturan ini diatur tentang fungsi,tujuan, dan ruang lingkup, wewenang dan tanggungjawab, pendidikan formal, pendidikan non formal. pendidikan informal, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan keagamaan dan pendidikan berbasis keunggulan, perizinan pendidikan, kurikulum, pengendalian mutu dan standar nasional pendidikan , sistem penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, perpustakaan sekolah/ madrasah, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, peran serta masyarakat dan kerjasama, wajib belajar, sistem informasi pendidikan, pembinaan dan pengawasan, sanksi dan ketentuan lain-lain \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2015. \n Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\r\n \n Terdiri dari 47 Halaman tanpa lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Gorontalo. Latar belakangnya adalah untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi pendidikan sesuai dengan perkembangan kehidupan lokal, nasional, dan global. Tujuannya adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab, berbasis keunggulan dan kearifan lokal.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n- **Wewenang dan Tanggung Jawab:** Pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal.\n- **Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal:** Pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang.\n- **Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus:** Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau berada di daerah terpencil/tertinggal.\n- **Pendidikan Keagamaan dan Berbasis Keunggulan:** Pengaturan mengenai pendidikan keagamaan dan pendidikan yang mengakomodasi potensi daerah.\n- **Perizinan Pendidikan:** Persyaratan pendirian satuan pendidikan.\n- **Kurikulum:** Pelaksanaan kurikulum yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan dan muatan lokal.\n- **Pengendalian Mutu dan Standar Nasional Pendidikan:** Sistem penjaminan mutu pendidikan.\n- **Sistem Penilaian:** Penilaian terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan.\n- **Pendidik dan Tenaga Kependidikan:** Persyaratan, tugas, fungsi, rekrutmen, penempatan, hak, dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.\n- **Pembiayaan Pendidikan:** Tanggung jawab pembiayaan pendidikan, sumber pembiayaan, dan pengalokasian dana.\n- **Perpustakaan Sekolah/Madrasah:** Penyelenggaraan perpustakaan yang memenuhi standar nasional.\n- **Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan:** Jaminan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.\n- **Peran Serta Masyarakat dan Kerjasama:** Peran serta masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan.\n- **Sistem Informasi Pendidikan:** Pengembangan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.\n- **Pembinaan dan Pengawasan:** Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.","transitional_provisions","Izin yang diperoleh Satuan Pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.","sanctions","1. Guru yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.\n2. Sanksi meliputi teguran, peringatan tertulis, penundaan hak, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat.\n3. Guru yang berstatus ikatan dinas yang tidak melaksanakan tugas sesuai perjanjian kerja diberi sanksi sesuai perjanjian ikatan dinas.\n4. Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban dikenai sanksi sesuai perjanjian kerja.\n5. Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF GORONTALO PROVINCE
NUMBER 6 OF 2015
on
EDUCATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF GORONTALO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that education is one of the rights of citizens, therefore the state must be able to guarantee equal educational opportunities, improve the quality of education and the relevance of education in facing challenges in accordance with the development of changes in local, national and global life so that the implementation of education must be carried out in a planned, directed, integrated, systematic and sustainable manner within the national education system;
that national development in the field of education is an effort to educate the nation and improve the quality of Indonesian people who are faithful, devoted, and have noble character and master science, technology, and art in realizing a civilized, just, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc334380-0e2f-4fda-b4d7-9a6489c7f55f","actionData","errors"]