[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc2556da-fd54-419f-b2a9-dc0a560f0d9b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-10-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasaman","place_of_enactment","Lubuk Sikaping","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan keadilan. \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. \n Retribusi Perizinan Tertentu.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021. \n Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. \n 35 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Pasaman. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan keadilan, serta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat yang ada.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu:

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Retribusi Izin Trayek.
Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB):

Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB.
Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.

Retribusi Izin Trayek:

Objek retribusi adalah pemberian izin untuk penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.
Tarif retribusi terdiri atas retribusi izin trayek baru, pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan, perubahan dokumen, dan izin insidental.

Retribusi Izin Usaha Perikanan:

Objek retribusi adalah pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan.
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luasan potensi yang dimiliki oleh pembudidaya ikan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pemungutan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, serta kedaluwarsa penagihan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASAMAN
WEST SUMATERA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF PASAMAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2021
CONCERNING
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASAMAN,

Considering :

that the implementation of regional government is directed to accelerate the realization of community welfare through improved services by paying attention to the principles of democracy and justice;
that Regional Retribution is one source of regional income that is useful for financing the implementation of regional government in providing services to the community;
that Regional Regulation Number 3 of 2012 concerning Certain Permit Retribution is no longer in accordance with the legal needs of the community;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Certain Permit Retribution;

In View of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc2556da-fd54-419f-b2a9-dc0a560f0d9b","actionData","errors"]